TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan polemik yang sempat melibatkan PT FCC Indonesia dan masyarakat sekitar kini berakhir damai.

Kepastian ini ia sampaikan melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, dan kembali ditegaskan saat dikonfirmasi Kompas.com pada Minggu (3/8/2025).

“Saya hanya menyampaikan pagi hari ini, bahwa masalah yang ditangani oleh PT FCC dengan lingkungan menurut saya sudah selesai,” kata Dedi dalam video tersebut.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas tensi yang sempat meninggi di Karawang. Sebelumnya, PT FCC diduga mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang memicu ketersinggungan di kalangan masyarakat setempat.

Menurut Dedi, penyelesaian masalah telah ditempuh melalui dua jalur penting: permintaan maaf resmi dari pihak perusahaan dan pelaporan ke penegak hukum.

“Kalau memang ada ucapan yang dianggap sangat menyudutkan atau menghina atau diduga menggores rasa masyarakat Karawang, prosesnya sudah dua dilakukan. Yang pertama sudah minta maaf, yang kedua sudah dilaporkan. Kita tunggu saja hasil pelaporannya,” ujarnya.

Dedi mengingatkan semua pihak untuk menghentikan tindakan intimidatif yang berpotensi mengganggu iklim investasi serta menghambat kelancaran produksi di Karawang maupun kawasan industri lainnya di Jawa Barat.

“Kita butuh investasi, kita butuh ekonomi bergerak, kita butuh lapangan kerja terus bertambah,” tegas Dedi.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga keseimbangan dunia industri agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja yang memadai.

“Saya, Gubernur Jawa Barat, akan senantiasa berkomitmen menjaga kelangsungan dunia industri dan mendorong masyarakat Jawa Barat untuk bisa bekerja di kawasan industri,” lanjutnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa setiap masalah, baik yang berkaitan dengan hukum maupun ketenagakerjaan, harus diselesaikan lewat mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku, bukan dengan tekanan atau aksi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Kalau ada persoalan hukum, kita serahkan pada penegak hukum. Kalau ada persoalan ketenagakerjaan, kita selesaikan melalui jalur ketenagakerjaan. Tidak boleh menggunakan jalur-jalur lain,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi juga telah mengambil langkah tegas untuk menengahi persoalan rekrutmen tenaga kerja PT FCC Indonesia yang sempat menimbulkan protes.

Rekrutmen tersebut dilakukan di SMKN 12 Bandung, sementara pabrik berlokasi di Karawang, sehingga memicu kekecewaan masyarakat setempat yang merasa kurang mendapatkan prioritas.

Situasi semakin memanas setelah beredar pernyataan dari Manajer HRD PT FCC Indonesia yang dinilai menyinggung warga Karawang.