TRIBUNJABAR.ID - Bandung, 30 Juli 2025 - Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Dewan Pengurus Daerah Indonesian Association for Public Administration (DPD IAPA) Jawa Barat menginisiasi penyusunan Buku Digital Government, sebuah langkah strategis dalam merespons transformasi pemerintahan digital di Indonesia.

Rapat perdana yang membahas kerangka awal buku ini digelar secara blended di Ruang Rapat Lantai 1 Politeknik STIA LAN Bandung dan melalui Zoom Meeting. Pertemuan ini mempertemukan unsur akademik dan birokrasi dalam satu ruang dialog, dengan satu tujuan besar: merumuskan panduan digitalisasi pemerintahan yang tidak hanya aplikatif, tapi juga berpijak pada fondasi ilmiah yang kuat.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Dr. Agus Sudrajat, M.A., menggarisbawahi pentingnya pembaruan paradigma dalam administrasi publik Indonesia. Ia menyoroti belum adanya pedoman komprehensif yang relevan dengan era digital saat ini.

“SANKRI terakhir disusun tahun 1982. Kita tidak bisa lagi bergantung pada pedoman yang sudah kurang relevan dengan kondisi terkini di tengah cepatnya transformasi digital. Buku ini harus menghadirkan teori-teori mutakhir, praktik cerdas dari negara lain, serta selaras dengan regulasi dan arah kebijakan nasional,” ujarnya.

Lebih dari sekadar referensi birokrasi, buku ini juga ditujukan untuk menjadi literatur akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa S1 hingga S3, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan jangka panjang hingga 2045.

Gagasan tersebut diperkuat oleh Ketua DPD IAPA Jawa Barat, Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia akademik. Ia menyebut penyusunan buku ini sebagai upaya kolaboratif yang konkret dan terukur.

“ Kami akan membentuk tim kecil penulis dan tim kurator. Koordinasi dengan KemenPAN-RB dan Bappenas akan terus kami jalin agar isi buku ini selaras dengan rencana pembangunan nasional dan dapat menjadi rujukan utama di perguruan tinggi maupun lembaga pemerintahan, ” jelasnya.

Pandangan dari dunia akademik disampaikan oleh Ahmad Zain dari Universitas Padjadjaran. Menurutnya, penyusunan buku ini bukan hanya penting, tapi juga mendesak.

“Buku ini harus mencerminkan bukan hanya teori, tetapi juga praktik dan realitas lapangan. Ia bisa menjadi jembatan antara ilmu administrasi publik dan dunia pemerintahan yang sedang bergerak cepat ke arah digital ,” ungkapnya.

Dengan target peluncuran pada pertengahan Agustus 2025, Buku Digital Government diharapkan menjadi kontribusi nyata untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global tidak hanya pada tataran nasional, tetapi juga dalam konteks tata kelola publik masa depan.