TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap rincian barang dan jasa yang akan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 mendatang. 

Daftar ini merupakan hasil finalisasi mengenai wacana aturan baru terkait PPN 12 persen.

Barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen Objek yang dikenakan pajak PPN diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, berikut daftarnya: 

• Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• Impor BKP
• Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
• Ekspor JKP oleh PKP. 

Masih mengacu pada UU PPN, BKP dikategorikan menjadi dua, yaitu BKP berwujud dan BKP tidak berwujud.

Barang kena pajak berwujud

Barang berwujud adalah jenis barang yang memiliki bentuk fisik, seperti barang elektronik, pakaian dan barang fashion lainnya, tanah, bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan.

Barang kena pajak tidak berwujud

Barang kena pajak tidak berwujud mengacu pada barang yang memiliki hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia atau merek dagang. 

Selain itu, juga meliputi pengunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.

Kemudian, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial.

Barang dan jasa yang tidak kena PPN 

Berikut barang dan jasa yang bebas PPN, sehingga tidak terdampak ketika tarif PPN naik 12 persen pada tahun depan: 

Barang yang tidak kena PPN UU HPP Pasal 4A dan 16B telah menyebutkan beberapa barang yang tidak kena PPN, antara lain:  

• Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering 
• Uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga 

Selain itu, barang yang tidak kena PPN juga diatur dalam PMK Nomor 116/PMK/010/2017, berikut daftarnya: 

• Beras dan gabah berkulit, dikuliti, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, setengah giling atau digiling semua, pecah, menir, salin yang cocok untuk disemai 
• Jagung dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit Sagu berupa empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung bubuk dan tepung kasar Kedelai berkulit, utuh dan pecah, selain benih 
• Garam konsumsi beryodium atau tidak, termasuk garam meja dan garam didenaturasi untuk konsumsi atau kebutuhan pokok 
• Daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan/tanpa tulang yang tanpa diolah, dibekukan, dikapur, didinginkan, digarami, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain 
• Telur tidak diolah, diasinkan, dibersihkan, atau diawetkan, tidak termasuk bibit 
• Susu perah yang melalui proses dipanaskan atau didinginkan serta tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya 
• Buah-buahan segar yang dipetik dan melalui proses dicuci, dikupas, disortasi, dipotong, diiris, digrading, selain dikeringkan 
• Sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dibekukan, disimpan dalam suhu rendah, atau dicacah Ubi-ubian segar, melalui proses dicuci, dikupas, disortasi, diiris, dipotong, atau digrading 
• Bumbu-bumbuan segar, dikeringkan, dan tidak dihancurkan atau ditumbuk 
• Gula konsumsi kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan pewarna atau perasa. 

Jasa yang tidak kena PPN Dalam UU HPP Pasal 4A ayat 3 dan Pasal 16B ayat 1a huruf j, pemerintah tidak mengenakan PPN pada jasa berikut ini: