Bagi pembuang sampah sembarangan itu, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum.

Dengan Perda tersebut, pelaku pembuang sampah bisa dikenakan sanksi denda maksimal Rp 50 juta, atau sanksi pidana maksimal tiga bulan penjara. Hanya saja sanksi itu akan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Sanksi yang bisa diterapkan bagi pelanggar dimulai dari sanksi administratif, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, serta yang terberat yakni denda dan atau pencabutan izin.

"Rencananya (sanksi) kita terapkan mulai minggu depan. Jadi bagi yang melanggar nanti akan di sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Ini sebagai efek jera juga bagi masyarakat," kata Chanifah.

Sanksi itu diterapkan karena dalam Perda disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur, mencampurkan sampah yang terpilah, dan mengubur sampah selain sampah organik.

Kemudian membuang sampah di sungai, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota dan fasilitas umum dan jalan. Lalu membakar sampah plastik, membakar sampah ditempat terbuka, mengotori, merusak,membakar atau menghilangkan sarana pengelolaan sampah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Satpol PP Kota Cimahi sebagai penegak Perda. Jadi, bagi masyarakat yang tertangkap tangan buang sampah sembarangan akan langsung dibawa ke sidang Tipiring," ucapnya.

Menurutnya, penerapan sanksi tersebut perlu dilakukan karena perilaku membuang sampah di Kota Cimahi terus terjadi ditengah darurat lokasi pembuangan sampah hingga menyebabkan sampah menumpuk di sejumlah titik Kota Cimahi.

"Sekarang ini kita belum bisa buang sampah lagi ke TPA Sarimukti, otomatis sampah numpuk. Jadi saya ingatkan mari pilah sampah di rumah masing-masing, jangan buang dimana saja," kata Chanifah.

(Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin)