TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK, dan SLB di Kabupaten Garut diwarnai dengan dugaan pungutan liar (pungli).

Hal tersebut diungkapkan oleh orangtua siswa berinisial RZ (36) saat mendaftarkan anaknya ke salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternama di Garut.

Ia menyebut diminta uang sebesar Rp. 5 juta hingga Rp. 7 juta rupiah agar anaknya bisa diprioritaskan masuk ke sekolah impiannya.

"Bilangnya uang prioritas agar anak saya bisa lolos PPDB, lima juta sampai tujuh juta malahan mintanya," ujar RZ kepada Tribunjabar.id, Senin (12/6/2023).

Ia menuturkan, penawaran tersebut disampaikan oleh salah satu komite sekolah sepulang dirinya mendaftarkan sang anak.

RZ juga mengaku, oknum tersebut memperkenalkan dirinya sebagai salah satu orang yang aktif di Dewan Pendidikan Garut.

"Ya pas pulang langsung diajak ketemuan. Saya tolak langsung, saya bilang gimana nanti saja, mau lolos syukur engga juga tidak masalah, masih banyak sekolah lain yang lebih bagus," ungkapnya.

Ia menyebut, jika pun ada uang iuran yang harus dibayarkan maka hal tersebut dianggap sah, namun permintaan tersebut bukan atas dasar iuran.

Melainkan uang prioritas yang nantinya dijanjikan anaknya tersebut bisa lolos PPDB di sekolah pilihannya.

"Kalo pun ada uang iuran, itu biasa, waktu SMP juga ada. Tapi ini belum juga sah jadi siswa, sudah dimintai uang," ungkapnya.

"Kasihan mereka yang masuk jalur prestasi yang benar-benar berprestasi, bisa saja tidak lolos karena ada pungli," lanjutnya.

RZ meminta semua pihak di lingkungan sekolah agar jujur dalam menyelenggarakan PPDB.

Hal tersebut menurutnya untuk memberikan edukasi kepada para siswa agar mengikuti kompetisi dengan sportif.

"Jangan biarkan anak-anak mencontoh perilaku curang," ungkapnya. 

Terkait keresahan orang tua siswa calon pendaftar di PPDB itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah XI Garut, Aang Karyana memberi respon. 

Ia menyebut orang tua siswa harus hati-hati dengan orang yang mengaku komite sekolah yang menjanjikan bisa meloloskan dalam PPDB. 

"Saya tidak meyakini itu (komite) sekolah, masa komite berani seperti itu, komite itu tidak punya posisi apa-apa di PPDB," ujarnya saat dihubungi Tribunjabar.id.

Ia menjelaskan, setiap siswa yang mendaftar PPDB saat ini bisa dipantau langsung di website resmi. 

Sehingga orang tua bisa memantau secara langsung apakah anaknya ada kemungkinan lolos atau tidak. 

"Itu  bisa dicek di website PPDB, dicek aja di situ, anaknya siapa daftar dimana. Itu (dugaan komite pungli) diabaikan saja, gak usah karena ga ada urusannya," ungkap Aang.(Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari)