1. Prioritas pelapor orangtua atau siswa yang bersangkutan, jika wali harus dilengkapi surat kuasa, tandatangan di atas materai.

2. Menyerahkan atau mengunggah fotokopi identitas pelapor.

3. Mengisi formulir pengaduan.

4. Menyerahkan foto bukti permasalahan atau diunggah di media layanan pengaduan.

Meski demikian, Disdik Jabar juga mengingatkan beberapa jenis pelanggaran dan sanksi, jika terjadi.

Jenis pelanggaran:

1. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

2. Menggunakan dokumen/data identitas/data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

3. Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu.

4. Menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur.

5. Melakukan pungutan dikaitkan pendaftaran PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah.

6. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Baca juga: Disdik Jabar Catat 47.500 Orang Daftar pada Hari Pertama PPDB 2023, Kuota 300 Ribu

Untuk sanksinya:

1. Sanksi dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB bagi siswa terkait atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan jika melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk alamat pertanyaan/pengaduan, bisa disampaikan melalui laman https://disdik.jabarprov.go.id/

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alami Masalah di PPDB Jabar 2023? Ini Alur Pengaduannya"