Baca tanpa iklan
TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Massa aksi penolakan UU Cipta Kerja di Kabupaten Garut emosi akibat surat pernyataan Pemkab dan DPRD Garut tidak sesuai harapan.
Mereka merasa dibohongi dengan surat pernyataan yang dibuat.
Mulanya massa sudah tenang setelah Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman dan perwakilan DPRD Garut, Dadang Supriatna menemui mereka.
Helmi dan Dadang pun menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law.
"Kami mendukung aspirasi massa menolak UU Cipta Kerja," ujar Helmi usai menemui massa di depan Gedung DPRD Garut, Kamis (8/10/2020).
Ucapan penolakan itu disambut riuh massa.
Namun massa merasa dibohongi karena surat pernyataan yang dibuat tak menyebut dengan tegas jika DPRD dan Pemkab menolak.
Dalam surat tersebut disebut jika DPRD Garut menerima aspirasi menolak UU Omnibus Law dan akan menyampaikannya ke DPR RI.
Selain itu tak semua anggota dewan menandatangani surat pernyataan tersebut.
Bahkan Ketua DPRD Garut, Euis Ida tak ikut menandatangani surat.
Massa kecewa dengan inkonsistensi DPRD Garut.
Sempat terjadi aksi dorong di gerbang DPRD.
Namun kericuhan bisa diredam.
Sejumlah buruh pun menyuarakan untuk golput dalam Pileg 2024.
Mereka tak terima akibat DPRD tak mau menerima aspirasi massa.
• Turut Tolak UU Cipta Kerja, Dosen di Surabaya Janjikan Nilai A untuk Mahasiswa yang Ikut Demonstrasi
• Di Bawah Guyuran Hujan, Ridwan Kamil Bacakan Aspirasi Buruh Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja