Komisi II DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Genjot PAD Lewat Penggunaan Tapping Boxx

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD Kota Bandung mendorong, Pemkot Bandung untuk terus melakukan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD)
• Wakil Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah menekankan pentingnya transparansi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi II DPRD Kota Bandung mendorong, Pemkot Bandung untuk terus melakukan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk melalui pemanfaatan digitalisasi serta peningkatan pengawasan di lapangan.

Wakil Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah menekankan pentingnya transparansi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran, termasuk yang berkaitan dengan program dan skema penerimaan daerah.

"Ini perlu terus disosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa kontribusi yang diberikan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Selain itu, pengelolaan juga harus terus dievaluasi agar hasilnya lebih maksimal dan optimal," ujar Siti, Jumat (17/4/2026).

Terkait hal tersebut sudah dibahas dalam Rapat Komisi II terkait Penggunaan Tapping Box untuk Meningkatkan PAD Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung.

"Kami  mendorong agar digitalisasi terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan. Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, potensi kebocoran dapat diminimalisir," katanya.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, menyoroti pentingnya kejelasan waktu dalam pelaksanaan evaluasi program serta efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Ia mempertanyakan sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan potensi kebocoran.

"Kami ingin ada kejelasan, misalnya dalam jangka waktu dua hingga tiga bulan, evaluasi seperti apa yang dilakukan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan PAD," ucap Asep.

Kemudian dia juga menyoroti potensi sumber pendapatan lain yang belum tergarap optimal, termasuk dari sektor jasa seperti layanan servis kendaraan.

 Sektor-sektor tersebut memiliki potensi pajak yang cukup besar dan perlu dipertimbangkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia menilai bahwa penyajian data yang ada saat ini masih belum cukup tajam untuk menggambarkan dampak kebijakan secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa DPRD membutuhkan data yang lebih komprehensif, tidak hanya terkait jumlah titik pemasangan alat atau objek pajak, tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan pendapatan.

"Kita tidak hanya butuh data jumlah, tapi juga dampak signifikan dari kebijakan tersebut. Misalnya, berapa persen kenaikan setelah pemasangan, dan kenapa di beberapa sektor justru terjadi penurunan," kata Sherly.

Ia juga menyoroti adanya penurunan pendapatan di beberapa sektor meskipun jumlah pemasangan atau cakupan objek pajak meningkat.