DPRD Jabar Dorong Perbaikan dan Optimalisasi Aset Wisata Pondok Seni Pangandaran

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Jawa Barat mendorong agar Pondok Seni Pangandaran yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar, dilakukan perbaikan dan optimalisasi aset.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Suharto, mengatakan, saat ini selain kondisi Pondok Seni Pangandaran tersebut sudah memprihatinkan. Secara fisik, bangunan sudah harus mendapatkan perawatan menyeluruh, agar dapat menarik minat masyarakat untuk bisa digunakan secara maksimal.

Berdasarkan laporan dari pengelolaan Pondok Seni Pangandaran, kata dia, selain persaingan antarhotel di kawasan strategis daerah objek wisata Pantai Pangandaran, belum maksimalnya tingkat keterisian pengunjung menjadi salah satu kendala. 

Sehingga pergerakan ekonominya dinilai relatif lebih sulit untuk berkembang. Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. 

"Setelah kami meninjau secara langsung, memang menjadi kendala yang cukup sulit ketika kondisinya tidak memadai," ujar Toto, dikutip Senin (20/10/2025).

Menurutnya, hal itu diperparah dengan kondisi Pondok Seni Pangandaran yang tidak menarik. Misalnya kondisi pagar yang belum dicat, bangunan fisiknya juga memerlukan renovasi yang menyeluruh. Langkah untuk mendapatkan suntikan dana pun akan sia-sia jika pengelolaannya asal-asalan. 

"Orang mau menginap bagaimana jika tempatnya saja tidak memadai. Penataan ruangnya tidak rapi tetapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal," katanya.

Langkah yang dapat ditempuh saat ini adalah kolaborasi dengan pihak ketiga untuk menyerahkan pengelolaannya. Baik itu sistemnya mau bagi hasil atau ada kesepakatan bersama antara Pemprov Jabar dengan pihak ketiganya.

Sebab, kawasan Pondok Seni Pangandaran memang berada di kawasan bisnis. Sehingga pengelolaannya pun harus dilakukan yang berorientasi pada bisnis murni. 

"Kita lihat di sekitar kawasan ini (Pondok Seni Pangandaran) sudah banyak pemilik hotel yang berinvestasi lebih bagus. Pelayanan hingga bangunan infrastrukturnya juga lebih baik," ucapnya. 

Toto memastikan Komisi I DPRD Jabar siap membantu dan mendukung untuk memanfaatkan aset yang idle (tidak difungsikan) agar bisa berdaya guna kembali. Meskipun pelaksanaannya pasti akan ada tantangan yang harus ditempuh. 

Pembangunan renovasi yang cukup menyita waktu dan proses kerjasamanya. Selain itu calon investornya juga harus sesuai kualifikasi tertentu dan sebagainya. Namun hal itu bisa dilalui jika memang dilakukan dengan serius. 

"Perlu ada perhatian yang diprioritaskan untuk kawasan ini. Kami sangat mendukung jika akan ada program kerja sama yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset ini," katanya. (*)