Satgas MBG yang Dibentuk Pemkab Sumedang Dipuji oleh Badan Gizi Nasional

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang sigap dalam merespons kejadian-kejadian di daerah, termasuk yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Peristiwa keracunan beberapa waktu lalu memicu dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) MBG.

Keberadaan Satgas MBG di Sumedang tersebut dipuji Badan Gizi Nasional (BGN). 

Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila menghadiri Rapat Kosolidasi Regional untuk Peningkatan Tata Kelola MBG di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center Bogor, Senin (13/10/2025). 

"Sesuai intruksi dari Pak Bupati.  Saya menyampaikan di Sumedang sudah dibentuk tim Satgas MBG untuk mempercepat progres penyalurannya. Satgas MBG untuk membantu berjalannya program nasional ini. BGN merespons hal tersebut positif," kata Fajar.

Fajar menyebutkan, BGN berharap tidak ada lagi keracunan lagi sehingga bahan baku dan pangan yang tersaji harus dipastikan kelaikannya. 

"Di Sumedang juga terus dilakukan konsilidasi dalam penerbitan Sertifikat Laik Higienes Sanitasi (SLHS), LO-nya dari Dinkes," katanya.

Fajar menjelaskan, Kepala BGN  menyebutkan khusus daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dapat dirujuk oleh inisiatornya pemda. "Khusus untuk daerah 3 T dapat dirujuk inisioatornya pemda,” katanya.

Untuk capaian penerima manfaat MBG di Sumedang sudah mencapai 50 persen.

Menurut Fajar, ke depan semoga dengan tambahan nominal yang ada dari pusat bisa memberikan percepatan agar penerima manfaat dari BGN bisa mencapai 100 persen diakhir tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mengapresiasi kepada gubernur, bupati, dan wali kota atas kontribusinya kepada program MBG. 

Seluruh Pemda diminta ada satgas yang tugasnya mengawasi, memonitor dan memitigasi setiap kejadian. Seluruh mitra dan SPPG dan ahli gizi buka pintu lebar-lebar untuk pemda. 

Dibahas juga pembentukan SPPG daerah terpencil. Seluruhnya ditentukan titiknya oleh satgas Pemda.

Jadi untuk penentuan titik SPPG terpencil tidak perlu ijin melalui portal BGN. Tetapi langsung ditentukan Satgas Pemda.