Sambut Positif GovTech AI, Andhika Surya: Kunci Kebijakan Tepat Sasaran Ada pada Data

Ringkasan Berita:

• Andhika Surya Gumilar, menyambut positif percepatan pengembangan GovTech berbasis Artificial Intelligence (AI) yang saat ini tengah diuji coba di 42 kabupaten/kota
• Menurut Andhika, pemanfaatan teknologi AI dalam pemerintahan bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berbasis data.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Di tengah dinamika ekonomi global, fluktuasi harga kebutuhan pokok, perubahan nilai tukar, hingga tantangan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, pemerintah membutuhkan sistem yang mampu membaca kondisi secara cepat dan akurat.

Karena itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, menyambut positif percepatan pengembangan GovTech berbasis Artificial Intelligence (AI) yang saat ini tengah diuji coba di 42 kabupaten/kota dan direncanakan diperluas ke 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menurut Andhika, pemanfaatan teknologi AI dalam pemerintahan bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berbasis data.

Melalui integrasi berbagai sumber data strategis seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data harga kebutuhan pokok, inflasi, ekspor sumber daya alam, impor, nilai tukar dolar, hingga indikator ekonomi lainnya, pemerintah dapat memiliki sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi berbagai potensi persoalan sebelum berdampak luas kepada masyarakat.

"Selama ini sering kali pemerintah harus menunggu laporan dari berbagai sektor sebelum mengambil keputusan. Dengan GovTech berbasis AI, pemerintah dapat bergerak lebih cepat karena seluruh data penting terhubung dalam satu sistem yang mampu memberikan analisis dan peringatan dini secara real time," ujar Andhika.

Ia menilai sistem tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misalnya ketika terjadi kenaikan harga komoditas tertentu, sistem dapat langsung membaca dampaknya terhadap kelompok masyarakat rentan berdasarkan data DTKS.

Dengan demikian, pemerintah dapat segera melakukan intervensi melalui bantuan sosial, operasi pasar, atau kebijakan lainnya secara lebih terukur.

Menurut Andhika, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi di daerah memerlukan instrumen yang mampu memberikan gambaran kondisi masyarakat secara menyeluruh dan terkini.

"Ke depan, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas data dan kecepatan dalam mengambil keputusan. AI dapat membantu pemerintah bekerja lebih efektif dan lebih presisi dalam melayani masyarakat," katanya.

Selain mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik, Andhika juga menilai integrasi data nasional akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Program bantuan sosial dapat disalurkan lebih tepat sasaran, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalkan, dan evaluasi terhadap program pemerintah dapat dilakukan secara lebih objektif.

Lebih jauh, Andhika melihat GovTech berbasis AI sebagai fondasi menuju pemerintahan modern yang mampu menghubungkan berbagai sektor dalam satu ekosistem digital.

Data kemiskinan, ketahanan pangan, investasi, ekspor-impor, hingga perkembangan ekonomi daerah dapat dianalisis secara terintegrasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif.