Buky Wibawa Dorong Penguatan Sinergi Sekretariat DPRD se-Jabar

Ringkasan Berita:

• Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, meminta peran dan sinergi Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Jawa Barat diperkuat.
• Buky menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antar-sekretariat. Kerja sama ini dinilai krusial untuk menghadapi tantangan pemerintahan daerah yang semakin kompleks.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, meminta peran dan sinergi Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Jawa Barat diperkuat.

Hal itu disampaikan Buky saat membuka Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Rooftop DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026). 

Menurut Buky, forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial belaka. Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa pertemuan ini harus mampu menghasilkan rekomendasi, inovasi, serta langkah konkret untuk memperkuat peran Sekretariat DPRD di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dalam arahannya, Buky menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antar-sekretariat. Kerja sama ini dinilai krusial untuk menghadapi tantangan pemerintahan daerah yang semakin kompleks.

Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja para anggota dewan guna melayani masyarakat secara optimal.

Melalui forum ini, seluruh Sekretaris DPRD (Sekwan) tingkat kabupaten dan kota didorong untuk saling berbagi strategi.

Buky berharap hasil akhir dari kegiatan ini dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mutu pelayanan publik di instansi masing-masing.

 "Tantangan pemerintahan dan pelayanan publik semakin kompleks dewasa ini. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar-Sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat," Katanya.

Dikutip dari Kompas.bizz, sinergi tersebut dibutuhkan dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta harmonisasi kebijakan dan pembaruan regulasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Barat Indra Maha menyampaikan, terdapat tiga hal mendasar yang perlu ditekankan dalam Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Pertama, optimalisasi kolaborasi dan sinergitas program.

Menurutnya, pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kota (pemkot) tidak boleh berjalan dalam sekat-sekat ego sektoral atau regional. Kedua, lanjutnya, akuntabilitas keuangan dan mitigasi risiko hukum. Ketiga, transformasi birokrasi yang berbasis integritas dan responsif.

“Program kerja keduanya harus lebih diperkuat, khususnya dalam pengawalan implementasi regulasi serta program yang berdampak langsung pada postur fiskal dan manajemen pembangunan daerah,” kata Indra.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Taufan Zakaria memaparkan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai bagian dari komitmen integritas untuk memitigasi potensi tindak pidana korupsi.

Menurut Taufan, prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di lingkungan DPRD menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD agar berjalan profesional, transparan, dan sesuai hukum. 

Prinsip tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).