Irpan Puji Langkah Dedi Mulyadi Benahi Datasen di Jawa Barat

Ringkasan Berita:

• Irpan Haeroni, apresiasi langkah Dedi Mulyadi, yang merespons masukan terkait DTSEN agar tidak hanya bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI)
• Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai membenahi basis data menjadi fondasi penting agar setiap program pembangunan lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Irpan Haeroni, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang merespons masukan terkait pembaruan data sosial ekonomi nasional (DTSEN) agar tidak hanya bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).

Irpan menilai, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai membenahi basis data menjadi fondasi penting agar setiap program pembangunan lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan.

Irpan mengungkapkan, masukan tersebut disampaikan langsung kepada Dedi Mulyadi saat rapat kerja awal usai pelantikan gubernur di Lembur Pakuan, Subang.

Dalam forum itu, Irpan menyoroti lemahnya ketergantungan pada satu sumber data tanpa pembanding yang memadai.

Menurut Irpan, selama ini Pemprov Jabar cenderung hanya mengacu pada data statistik dari BPS dan BI.

Padahal, akurasi data tersebut dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di Jawa Barat.

“Kalau statistiknya lemah, program dan proyek apa pun tidak akan berjalan sempurna. Justru akan banyak masalah dan kendala di lapangan,” ujar Irpan, Senin (20/4/2026).

Irpan menyebut, respons positif dari Gubernur terlihat dengan mulai dikembangkannya sistem data melalui aplikasi Open Data Jabar oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini dinilai sebagai upaya awal untuk memperkuat validitas dan keterbukaan data.

Selain itu, dalam pembahasan Panitia Khusus RKPJ 2025 bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat, Pemerintah juga mulai melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk mencocokkan data BPS, khususnya terkait data kemiskinan ekstrem.

“Pak Sekda bahkan turun langsung ke Tasikmalaya untuk memastikan data itu sesuai dengan kondisi nyata,” katanya.

Irpan mengakui, pembenahan DTSEN membutuhkan anggaran besar. Berdasarkan pemaparan pemerintah, kebutuhan dana untuk membangun sistem data yang lebih akurat di Jawa Barat diperkirakan membutuhkan anggaran ratusan milyard.

Irpan menilai langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap demi menghasilkan data yang benar-benar realistis dan dapat dijadikan dasar kebijakan.

Ke depan, Irpan menegaskan setiap program pemerintah daerah harus diawali dengan penguatan basis data. Tanpa data yang akurat, menurutnya, kebijakan berpotensi tidak efektif.

Irpan juga menegaskan bahwa kritik terhadap data bukan berarti meragukan kredibilitas BPS. Namun, dinamika global seperti konflik dan persaingan ekonomi dunia membuat kondisi di lapangan berubah sangat cepat.

“Data itu bisa berubah drastis tanpa sinyal. Ketika data dirilis, kondisi di lapangan bisa saja sudah berbeda,” ujarnya.

Irpan mendorong evaluasi berkala terhadap data yang ada, mengingat BPS umumnya merilis data dalam periode tahunan.

“Provinsi harus punya pembanding dan terus melakukan evaluasi agar kebijakan tetap relevan dengan kondisi terkini,” kata Irpan.