Soroti Layanan Kesehatan, DPRD Jabar Minta Aksesibilitas dan Kualitas Ditingkatkan

Ringkasan Berita:

• George Edwin Sugiharto meminta kualitas layanan kesehatan harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat
• DPRD mendorong adanya evaluasi sistem rujukan dan manajemen pelayanan
• DPRD meminta pemerintah daerah memastikan program tepat sasaran 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Pengawasan terhadap akses dan mutu layanan kesehatan di Jawa Barat kini menjadi prioritas utama DPRD Provinsi Jawa Barat. Melalui fungsi pengawasan yang diintensifkan pada masa sidang 2025-2026, dewan menyoroti berbagai persoalan krusial yang masih dikeluhkan masyarakat di lapangan.

DPRD Provinsi Jawa Barat juga menegaskan komitmennya meningkatkan pengawasan terhadap akses dan mutu layanan kesehatan di wilayah Jawa Barat.

Dewan menyoroti masih adanya sejumlah persoalan mendasar di lapangan, mulai dari keterbatasan tenaga medis, antrean panjang di rumah sakit, hingga efektivitas jaminan kesehatan daerah yang belum maksimal.

Anggota DPRD Jawa Barat dari DPRD Provinsi Jawa Barat George Edwin Sugiharto menyampaikan bahwa kualitas layanan kesehatan harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. 

Menurutnya, masih terdapat ketimpangan akses fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil yang kekurangan dokter spesialis dan tenaga kesehatan.

“Penguatan pengawasan ini penting agar pelayanan kesehatan benar-benar cepat, tepat, dan bermutu. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar,” ujarnya, Senin (24/2/2026).

Selain itu, antrean layanan di sejumlah rumah sakit rujukan juga menjadi sorotan.

DPRD mendorong adanya evaluasi sistem rujukan dan manajemen pelayanan agar waktu tunggu pasien bisa ditekan. 

Optimalisasi sistem digitalisasi pendaftaran dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dinilai menjadi langkah strategis yang perlu segera dilakukan.

Tak hanya itu, efektivitas program jaminan kesehatan daerah juga menjadi perhatian. DPRD meminta pemerintah daerah memastikan program tersebut tepat sasaran serta tidak menyulitkan masyarakat dalam proses administrasi.

Dalam waktu dekat, DPRD berencana memanggil mitra kerja terkait untuk melakukan rapat evaluasi dan meminta laporan komprehensif mengenai capaian serta kendala di lapangan.

Pengawasan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan konkret demi peningkatan mutu layanan kesehatan di Jawa Barat.

DPRD menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara.

Karena itu, penguatan pengawasan akan terus dilakukan agar seluruh warga Jawa Barat memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.