Aten Munajat Ingatkan Perempuan Waspada Modus Lowongan Kerja Ilegal: "Jangan Tergiur Janji Manis"

Ringkasan Berita:

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat mengingatkan kepada seluruh perempuan di Jawa Barat agar lebih selektif dan waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki legalitas jelas
• Maraknya kasus eksploitasi tenaga kerja
• Perlindungan terhadap warga negara, terutama kelompok rentan, adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat mengingatkan kepada seluruh perempuan di Jawa Barat agar lebih selektif dan waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki legalitas jelas. 

Maraknya kasus eksploitasi tenaga kerja belakangan ini disinyalir kuat berawal dari proses rekrutmen non-prosedural yang memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat. 

"Saya mengingatkan seluruh perempuan di Jawa Barat untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas legalitasnya. Modus perekrutan ilegal seringkali memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan yang ingin membantu keuangan keluarga," kata Aten.

Menurutnya, para pelaku sindikat rekrutmen ilegal biasanya menjanjikan gaji besar dengan proses cepat dan syarat yang sangat mudah.

Namun, alih-alih mendapatkan pekerjaan impian, banyak korban justru terjebak dalam praktik perdagangan orang (TPPO), eksploitasi, hingga pelanggaran hak-hak dasar manusia. 

Aten menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara, terutama kelompok rentan, adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. 

"Negara harus hadir melindungi. Sebagai anggota DPRD Provinsi, saya berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja. Kami juga terus mendorong pemerintah daerah agar lebih masif dalam memberikan akses informasi serta menyediakan lapangan kerja yang aman, layak, dan bermartabat," tegasnya. 

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek kredibilitas perusahaan atau penyalur jasa tenaga kerja melalui dinas terkait sebelum memutuskan untuk berangkat bekerja.

"Jangan sampai harapan untuk mencari nafkah demi meningkatkan kesejahteraan justru berujung pada penderitaan akibat eksploitasi. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang melindungi hak-hak perempuan di Jawa Barat," katanya.