7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Naikkan Tarif Pajak, Tantang Warga hingga Berujung Dituntut Lengser

TRIBUNJABAR.ID - Berikut inilah daftar 7 kontoversi Bupati Pati Sudewo yang didemo warganya hingga dilempar sandal, tengah viral dan jadi perbincangan publik.

Belakangan namanya terkenal berawal dari kebijakannya hingga kontroversial.

Bersamaan dengan kenaikan tarif pajak nasional, Bupati Pati ini juga menaikkan tarif pajak yang dinilai memberatkan masyarakatnya.

Satu di antaranya kebijaknnya menaikkan tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Sayangnya saat digeruduk warga, cara Bupati Pati Sudewo merespons kritik dan aspirasi warganya turut menuai sorotan hingga memicu kemarahan warganya termasuk publik.

Baca juga: Detik-detik Bupati Sudewo Dilempari Botol dan Sandal saat Menemui Massa Demo, Ini Duduk Perkaranya

Sekedar informasi PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah desa maupun kota.

Tak hanya kebijakannya yang kontroversi, pernyataan hingga perilaku Kepala Daerah ini juga ternyata membuat warga geram.

Sudewo dinilai arogan, menantang, bahkan merendahkan pihak yang berbeda pendapat.

Warga yang merasa tertantang pun akhirnya melakukan demo pada Rabu (13/8/2025). Sebanyak 50 ribu massa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati.

Lokasinya di Jalan Tombronegoro Nomor 1, Kaborongan, Pati Lor, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang jaraknya berdekatan dengan Alun-alun Kabupaten Pati.

Gelombang kritik datang dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari santri, petani, pelaku usaha, hingga pegawai honorer RSUD Soewondo.

Mereka bahkan mengancam akan melengserkan Sudewo dari kursi Bupati Pati.

Dalam aksi demo tersebut pun terjadi insiden, Bupati Pati tersebut dilempar sandal hingga botol.

Berikut adalah daftar 7 kontroversi Bupati Pati Sudewo yang memicu gelombang kemarahan warga di Pati.

1. Kenaikan PBB hingga 250 persen

Bupati Sudewo menetapkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Keputusan ini tentu dianggap sangat memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit.

Meski kebijakan ini telah dibatalkan Bupati Sudewo, namun publik tetap ingin menggelar aksi demonstrasi Rabu hari ini.

Mereka terlanjur marah dan ingin melengserkan Sudewo dari kursi Bupati Pati.

Selain itu, mereka juga mengungkit banyak problem yang terjadi di Kabupaten Pati kepada Sudewo.

2. Tantang warga berdemo

Saat menghadapi protes warga akibat kenaikan pajak itu, Sudewo justru mengatakan siap menghadapi bahkan 50 ribu massa sekali pun.

“Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar," demikian pernyataan Sudewo dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Ia juga mengatakan tak akan memberikan ruang tawar-menawar dengan publik.

Saat warga memilih untuk berdemo, Sudewo menyampaikan tidak akan mundur dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Pernyataan itu semakin memicu protes publik, hingga akhirnya Sudewo meminta maaf dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis (7/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sudewo menyatakan dirinya tidak bermaksud menantang warga dan menyesali ucapannya.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Didemo, Ternyata Bupati Terkaya ke-5 di Jateng, Kini Terseret Kasus Korupsi

3. Satpol PP bubarkan paksa posko donasi warga

Warga yang menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen lantas mempersiapkan segala kebutuhan demo.

Banyak donasi logistik berdatangan, di antaranya minuman mineral.

Dalam sebuah video yang viral beredar di media massa, donasi logistik itu disita paksa oleh aparat Satpol PP.

Warga dan aparat sempat terlibat cekcok dan saling menantang hingga memicu kericuhan.

Masyarakat menduga tindakan itu melanggar hak mereka dalam menyampaikan aspirasi.

4. Tantang pegawai honorer lapor polisi

Hal lain yang menjadi sorotan adalah ikut sertanya mantan pegawai honorer RSUD Soewondo, Pati, Jawa Tengah, yang tak lolos seleksi kepegawaian.

Melansir TribunJateng.com, ratusan dari mereka terdampak pemangkasan dan akhirnya dipecat.

Para pegawai yang dipecat tak diberikan pesangon yang layak.

Banyak yang menilai keputusan ini tidak manusiawi dan merendahkan dedikasi mereka selama berkerja puluhan tahun.

Saat mereka ingin menyampaikan aspirasi, Sudewo justru mengatakan hal yang membuat warga kesal.

“Yang tidak lolos lapor polisi silakan, yang seharusnya lapor polisi itu kami," ujar Sudewo saat melakukan peninjauan di RSUD RAA Soewondo Pati pada Jumat, (11/4/2025).

Pernyataan ini memperparah ketegangan, seolah melegalisasi pemecatan tanpa prosedur dengan pendekatan konfrontatif

5. Insiden dangdut goyang erotis 

Sudewo juga menuai kritik karena menghadirkan aksi dangdut Trio Srigala dengan goyang sensual dalam agenda resmi di Pendopo Kabupaten.

Pertunjukan itu dinilai tak merepresentasikan Sudewo sebagai orang terpandang.

Ia pun menuai kritik dan dianggap tidak pantas.

6. Kebijakan lima hari sekolah

Sudewo membuat sebuah kebijakan lima hari sekolah mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, lebih tepatnya dimulai 14 Juli 2025.

Alasannya agar siswa bisa lebih produktif.

Sudewo berpendapat bahwa waktu akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk kualitas keluarga dan “penyegaran” mental siswa.

Kebijakan Sudewo soal peraturan lima hari sekolah dianggap bertentangan dengan tradisi pendidikan agama lokal Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Kebijakan ini segera menuai kritik dari masyarakat, terutama kalangan santri, guru ngaji, dan ulama NU, karena dianggap menyalahi aktivitas keagamaan.

Namun, kebijakan lima hari sekolah kini telah dibatalkan melalui SK Bupati Pati nomor 400.3.1/303/M tanggal 8 Agustus 2025.

Dengan demikian, sistem pembelajaran kembali diterapkan enam hari sekolah mulai 11 Agustus 2025

7. Proyek Masjid Rp15 M

Sebanyak lima ribu santri juga akan ikut dalam aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025.

Para santri yang akan ikut berunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Pati.

Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak PBB-P2 hingga 250 persen, di saat proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar. 

Mereka mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Pati.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com