Polemik KJA di Pangandaran Memanas, Ratusan Nelayan Siap Bertemu di Susi International Beach Strip

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Polemik keberadaan keramba jaring apung (KJA) di perairan Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat memasuki babak baru. 

Rabu (13/8/2025) sekitar pukul 10.00 WIB, rencananya akan ada 600 orang yang berkumpul di Susi International Beach Strip Pamugaran, Pangandaran.

600 orang tersebut terdiri dari masyarakat pesisir (nelayan) dan pelaku usaha pariwisata di Pantai Pangandaran.

Keramba Jaring Apung atau KJA adalah sistem budidaya ikan yang memanfaatkan jaring sebagai wadah yang diapungkan di atas permukaan air, biasanya di sungai, danau, waduk, atau laut. 

Jaring ini biasanya dipasang pada kerangka yang terbuat dari kayu, bambu, atau besi, dan ditambatkan dengan jangkar atau pelampung agar tetap stabil di tempatnya. 

Rencana pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari protes Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti, nelayan, dan pelaku usaha water sport terkait keberadaan KJA yang lokasinya hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. 

Baca juga: Polemik Keramba Jaring Apung di Pangandaran, Himpunan Nelayan Desak Izin KJA Dicabut

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata membenarkan rencana untuk hari Rabu besok.

"Iya, besok nelayan dan lainnya berkumpul di Susi International Beach Strip," ujar Jeje kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Selasa (12/8/2025) sore.

Rencana kegiatan besok dilakukan karena, Ia merasa ironis dengan keberadaan KJA yang bertentangan tapi justru sudah mengantongi izin.

"Ini tidak benar, itu harus dikaji ulang atau dicabut izinnya. Besok kita lihat saja," katanya.

Sebelumnya, Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga menyoroti keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat.

Susi menilai KJA di Pantai Timur Pangandaran bermasalah dari sisi perizinannya. 

Melalui akun media sosial X miliknya pada Sabtu (9/8/2025), Susi mengajak publik untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik perusahaan pemilik KJA itu.

"Kawan-kawan semua, bantu saya buka di sini (Medsos X) siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran dan siapa yang beri izin serta hal lain terkait kenapa izin ini bisa keluar, ayo," tulis Susi di akunnya dikutip Tribun Jabar, Sabtu (9/8/2025) sore.

Latar Belakang Polemik KJA

Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran ini dimulai sejak Juli 2025.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin bahkan sampai mengatakan agar pemilik Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran jangan membuat gaduh.

Salah satu pemilik KJA adalah PT. Pasifik Bumi Samudera (PBS).

Perwakilan PT PBS, Viar Navy mengklaim, KJA milik PT. PBS sudah beroperasi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

"Jadi, mulai tahun 2019 tidak ada yang terganggu dan sudah berjalan," kata Viar, Jumat (18/7/2025) siang. 

Hanya, sekarang ada penambahan KJA yang lokasi masih berada di lingkungan KJA sebelumnya.

"Jadi, masih di situ-situ saja," katanya.

Sebelum KJA beroperasi, Ia mengaku, pihak perusahaannya sudah mendapat izin untuk budidaya seluas sekitar 3,3 hektare.

"Itu yang sekarang digunakan mungkin sepertiganya juga tidak," ucap Viar.

Latar Belakang
Keramba Jaring Apung (KJA) adalah sistem budidaya ikan di laut yang menggunakan kerangka terapung dan jaring.

Proyek KJA di Pantai Timur Pangandaran ini menjadi kontroversi setelah izinnya diberikan kepada tiga perusahaan swasta yaitu PT Pasifik Bumi Samudera, PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi. 

Pangandaran sendiri telah lama dikenal sebagai kawasan wisata, bukan budidaya perikanan.

Poin-Poin Utama Polemik
Izin yang Dinilai Bermasalah: Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menentang proyek ini.

Ia menilai bahwa perizinan KJA menyalahi aturan karena lokasinya berada di kawasan konservasi laut dan berdekatan dengan area wisata.

Konservasi laut atau konservasi perairan adalah upaya untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya laut serta ekosistemnya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati laut, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan keberlanjutan manfaat laut bagi kehidupan manusia dan ekosistem itu sendiri. 

Susi Pudjiastuti menyebut izin kepada 3 perusahaan itu "gila" dan meminta agar segera dicabut.

Dampak Lingkungan dan Pariwisata: Para nelayan dan pelaku usaha pariwisata, seperti operator watersport, khawatir keberadaan KJA akan merusak ekosistem laut dan mengganggu aktivitas pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Posisi KJA yang berada 200 meter dari garis pantai dianggap sangat mengganggu.

Tanggapan Pemerintah Daerah: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan mengevaluasi izin KJA tersebut.

Ia mengakui bahwa Pangandaran lebih cocok untuk pariwisata daripada budidaya ikan.

Sementara itu, mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, juga menantang Dedi Mulyadi untuk segera mencabut izin tersebut dan menegaskan bahwa KJA tidak sesuai dengan visi pembangunan Pangandaran.

Keterlibatan Pihak Lain: Diskusi mengenai KJA sempat memanas, termasuk saat Susi Pudjiastuti melakukan walk out dalam sebuah rapat.

Dalam polemik ini, pihak-pihak lain seperti DPRD Pangandaran dan pegiat lingkungan juga menuntut agar izin KJA dievaluasi dan dicabut.

Selain itu, Susi Pudjiastuti juga menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya berjanji untuk menjaga keindahan Pantai Pangandaran.

*

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna