DPD RI Soroti Sederet Masalah di Bandung Barat: Buruknya Infrastruktur, Kemiskinan, dan Pengangguran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPD RI, Aanya Rina Casmayanti berkunjung ke Bandung Barat untuk melakukan reses pada Selasa (5/8/2025). Aanya disambut Wakil Bupati KBB, Asep Ismail, Sekda KBB, Asep Saepudin, dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Sejumlah persoalan strategis mengemuka, semisal keterbatasan fiskal, buruknya infrastruktur, ketimpangan layanan publik, kemiskinan, pengangguran, hingga rendahnya PAD.

"Reses ini menjadi ajang belanja masalah bukan sekedar kegiatan simbolik. KBB ini kunjungan saya ke delapan. Saya akan datang ke 27 kabupaten/kota di Jabar. Aspirasi ini akan kami perjuangkan di pusat," katanya, Rabu (6/8/2025).

Aanya pun menyoroti salahsatu isu mendasar yang mengemuka, ialah kemandirian fiskal. Katanya, saat ini belanja pegawai Pemkab Bandung Barat mencapai 40 persen dari APBD sebesar Rp 3,4 triliun. Sementara proporsi belanja moda masih rendah yang berdampak langsung ke lambatnya pembangunan dan pelayanan publik.

Wabup KBB, Asep Ismail mengaku kedatangan anggota DPD RI ini momentum langka dan berharga. Katanya, jarang ada anggota DPD yang turun langsung seperti ini.

"Permasalahan KBB tak ringan, inu menjadi bukti nyata komitmen teh Aanya menyerap aspirasi rakyat," katanya.

Selain itu, Kepala kantor DPD RI Jabar, Herman Hermawan menyoroti pentingnya peningkatan PAD dan transfer dana pusat ke daerah. Menurutnya, idealnya sebuah daerah mandiri jika mampu membiayai 60 persen APBD dari PAD.

Namun kenyataannya, banyak kabupaten/kota masih menggantungkan diri pada dana pusat. Dia juga menyinggung perlunya pemekaran daerah sebagai strategi memperbesar ruang fiskal.

Lebih dari itu, Aanya dan timnya juga menampung kebutuhan sektoral, sepertu rumah produksi UMKM, BLK, bantuan peralatan EWS longsor, peningkatan DAK, rumah sakit jiwa, kendaraan operasional Dinsos, hingga pengembangan potensi wisata Geopark Cipatat dan KCIC sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Semua itu mempertegas satu pesan, yakni daerah tidak bisa sendiri, melainkan perlu sinergi kuat antara DPD RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Aspirasi yang ditampung bukan sekadar ditulis dalam laporan, tetapi harus ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi yang berpihak dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.(*)