Teh Aanya Serap Aspirasi yang Siap Dibawa ke Senayan dari Ciamis, Soal Infrastruktur sampai Anggaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti atau kerap disapa Teh Aanya berkomitmen menyuarakan suara rakyat daerah, termasuk terkait beberapa masalah yang ada di Ciamis, seperti defisit anggaran daerah, ketimpangan jumlah pegawai, keterbatasan infrastruktur layanan publik, sampai ketiadaan figur Wakil Bupati Ciamis pascawafatnya calon terpilih.

Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 1.597 km⊃2; dengan jumlah penduduk hampir 1,4 juta jiwa, dikenal sebagai wilayah agraris. Namun, setelah pemekaran wilayah Pangandaran, Ciamis kehilangan potensi wisata unggulan yang selama ini menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD Ciamis saat ini hanya berkisar Rp 336 miliar, sementara belanja pegawai mencapai Rp 1,1 triliun dari total APBD sebesar Rp 2,6 triliun. Artinya, ruang fiskal untuk pembangunan hanya tersisa sangat kecil, sekitar Rp 80-100 miliar.

Teh Aanya hadir sebagai jembatan penghubung antara daerah dan pusat. Dia mencatat dengan rinci berbagai masukan dari Pemkab, Polres, Kejari, hingga Kodim, untuk kemudian disuarakan di forum DPD RI.

“Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi membawa solusi. Aspirasi ini akan saya perjuangkan agar pemerintah pusat lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Ciamis,” kata Teh Aanya, Senin (4/8/2025).

Kunjungannya ke Ciamis, menjadi simbol penting bahwa suara daerah, sekecil apapun, layak didengar dan diperjuangkan. Ciamis pun menggantungkan harapan padanya agar sinyal bantuan dari pusat tak hanya jadi wacana, melainkan bisa benar-benar menyentuh akar masalah.

Asisten Administrasi Umum Setda Ciamis, Wawan Ruhiyat mengaku Aanya satu-satunya anggota DPD RI periode ini yang datang langsung ke Ciamis untuk menyerap aspirasi. 

“Ini penting, karena banyak hal yang tidak bisa kami sampaikan melalui laporan tertulis saja,” ujarnya.

Wawan menambahkan, Ciamis juga tengah menghadapi persoalan krusial lain, seperti kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga teknis. Di sisi lain, banyak PNS yang pensiun tanpa ada pengganti seimbang. Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan publik. 

“Tahun ini, anggaran untuk operasional di banyak OPD hanya cukup untuk gaji. Bahkan, layanan adminduk sudah tidak lagi kebagian anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Wawan.(*)