Indramayu Siapkan Rp 60 M untuk Perbaikan Bangunan SD yang Rusak Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu menyiapkan anggaran sekitar Rp 60 miliar untuk pembangunan dan perbaikan sekolah dasar (SD) yang rusak.

Dengan anggaran tersebut SD yang rusak di Kabupaten Indramayu akan diperbaiki secara bertahap pada tahun ini.

Kabid SD Disdikbud Indramayu, Untung Aryanto tidak menampik bahwa di Indramayu masih banyak sekolah yang harus mendapat perbaikan.

Kategorinya pun beragam, mulai dari rusak ringan, sedang, dan berat.

Baca juga: Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mundur Massal, Gus Ipul Sebut karena Penempatan

“Totalnya sekitar 400 SD yang harus diperbaiki, tapi di sini bukan berarti rusak semua, ada yang cuma satu kelas, dua kelas,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).

Dari jumlah tersebut, kata Untung, target tahun ini Disdikbud Indramayu melakukan rehab di sebanyak 108 sekolah dengan jumlah kelas sebanyak 350 ruangan.

Anggaran yang disiapkan untuk rehab sendiri sebesar Rp 40 miliar. Disdikbud Indramayu juga menganggarkan sekitar Rp 20 miliar lagi untuk pembangunan seperti ruang kelas baru, perpustakaan, toilet, dan lain sebagainya.

Sehingga total anggaran yang disiapkan untuk tahun 2025 ini sebesar Rp 60 miliar.

Sebelumnya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim juga menyempatkan diri meninjau sekolah rusak di SDN 3 Kedokanagung di Kecamatan Kedokan Bunder belum lama ini.

Di sana, Lucky Hakim mengaku prihatin. Ia bahkan sampai memvideo sendiri kondisi sekolah rusak menggunakan kamera ponsel pribadinya.

Lucky pun pada kesempatan itu langsung memerintahkan Disdikbud Indramayu untuk melakukan rehabilitasi.

Baca juga: Kemerdekaan ke-80: PLN Kawal Peluncuran Sekolah Rakyat, Wujudkan Generasi Merdeka dari Kemiskinan

Untung menyampaikan, pihaknya siap menindaklanjuti perintah dari Lucky Hakim tersebut.

Hanya saja, lanjut dia, masalah yang terjadi di SDN 3 Kedokanagung adalah status dari tanah karena berdiri di atas lahan milik Pertamina.

“Sesuai petunjuk pimpinan ini akan diurus dahulu soal tanahnya dan setelah itu kami siap untuk menindaklanjuti,” ujar dia.