Dishub Bandung Matangkan Rerouting Angkot: Siap Sambut BRT dan Angkot Pintar 2026

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perhubungan Kota Bandung, tengah mematangkan skema rerouting atau penataan ulang trayek angkot menyusul adanya rencana pembangunan transportasi massal bus rapid transit (BRT).

Langkah tersebut dilakukan karena nantinya sejumlah trayek angkot akan turut terdampak, sehingga Dinas Perhubungan Kota Bandung juga harus memikirkan skema lain agar operasional angkot bisa tetap hidup.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, pembangunan infrastruktur BRT tersebut dijadwalkan akan mulai dibangun pada tahun 2026, sehingga segala persiapan harus segera dilakukan.

"Apalagi, beberapa trayek angkot juga nantinya akan terdampak karena adanya overlay dengan jalur BRT. Maka, kita siapkan skema rerouting atau penataan ulang trayek," ujar Rasdian Setiadi, Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, rerouting ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih jalur dan menciptakan trayek baru yang lebih efisien.

Selain itu, pihaknya menaruh perhatian terhadap nasib para sopir angkot yang terdampak oleh perubahan ini.

Baca juga: 25 Halte BRT Baru Senilai Rp 3,3 Miliar di Bandung Segera Dibangun, Halte Butut akan Dibongkar

"Berdasarkan kajian dari World Bank dan pengelola BRT, akan dipertimbangkan mekanisme seleksi bagi sopir angkot untuk bergabung menjadi sopir BRT atau dialihkan ke pekerjaan lain yang relevan. Tidak ada yang akan ditinggalkan," katanya.

Dengan adanya BRT ini, pihaknya juga telah menyiapkan tahapan menuju implementasi program Angkutan Kota (Angkot) Pintar yang dirancang untuk diterapkan secara bertahap mulai 2025 hingga 2029 mendatang.

Rasdian mengatakan, program angkot pintar ini akan didahului kajian mendalam serta penataan ulang sistem trayek angkot yang eksisting dan pihaknya juga tengah mengkaji jenis kendaraan yang akan digunakan dalam program angkot pintar.

"Kebanyakan angkot di Bandung saat ini sudah berusia lebih dari 15 tahun, sehingga memang perlu dilakukan peremajaan. Salah satu opsinya adalah menggunakan kendaraan berbasis listrik," ucap Rasdian.

Selain itu, pihaknya juga menargetkan penerapan sistem pembayaran digital atau cashless payment mulai tahun 2026.

Uji coba akan dilakukan di beberapa trayek terlebih dahulu menggunakan sistem kartu elektronik dengan skema subsidi dari pemerintah.

"Ke depan, kita ingin ada standarisasi layanan angkot yang lebih baik, tidak hanya dari sisi kendaraan, tapi juga kenyamanan penumpang dan kesejahteraan sopir," ujarnya.

Dengan rangkaian langkah tersebut, Rasdian berharap sistem transportasi perkotaan yang lebih modern, inklusif dan ramah lingkungan dapat terwujud secara bertahap dalam lima tahun ke depan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin