Dedi Mulyadi Sentil Kepala Daerah: Study Tour Dinilai Eksploitasi Anak, Senggol Pungli dan Calo

Menurut Dedi, pemberian izin tersebut justru menunjukkan bahwa anak-anak sekolah dijadikan sebagai sarana untuk meraup keuntungan ekonomi.

tribunjabar.id / M Rizal Jalaludin
Dedi Mulyadi tidak menjawab pertanyaan media saat dikonfirmasi tanggapan demo sopir bus pariwisata, Dedi Mulyadi menyebut sudah memberikan pernyataan di tiktok, Selasa (22/7/2025). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan kritik tajam terhadap tiga pimpinan daerah di wilayahnya yang tetap memberikan lampu hijau bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan study tour.

Lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya, Sabtu (26/7/2025), Dedi menyebut bahwa keputusan tersebut tidak mengindikasikan landasan moral maupun akademis yang kuat.

Menurut Dedi, pemberian izin tersebut justru menunjukkan bahwa anak-anak sekolah dijadikan sebagai sarana untuk meraup keuntungan ekonomi.

Dalam tayangan video yang ia unggah, Dedi dengan lantang menyampaikan, "Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh study tour mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali study tour di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan."

Ia kemudian melanjutkan kritiknya dengan mengatakan, "Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral."

Dedi menilai praktik ini tak ubahnya tindakan eksploitasi terhadap anak-anak. Ia menyinggung masih adanya sekolah yang memungut biaya tambahan dari siswa untuk membeli lembar kerja siswa (LKS), buku, hingga seragam. Baginya, hal itu merupakan bentuk pemanfaatan murid untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Pelaku usaha pariwisata memblokade Flyover Pasupati dengan cara menghentikan bus pariwisata yang mereka tumpangi usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025).
Pelaku usaha pariwisata memblokade Flyover Pasupati dengan cara menghentikan bus pariwisata yang mereka tumpangi usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025). (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

"Kenapa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi? Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam," ujar Dedi dengan nada tegas.

Ia menambahkan, "Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan."

Dedi meyakini bahwa dunia pendidikan harus terbebas dari kepentingan eksploitatif. Ia menyarankan agar pemerintah daerah yang ingin mendorong sektor wisata justru memperbaiki infrastruktur dan mempercantik lingkungan kota atau kabupaten mereka.

Ia juga mengingatkan soal masih maraknya praktik pungutan liar di berbagai lokasi wisata yang bisa membuat pengunjung merasa tidak nyaman.

“Pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah tingkatkan kebersihan kota/kabupaten, tingkatkan tata estetika kota, tidak boleh ada bangunan-bangunan yang kumuh, sungai-sungainya bersih dan tertata,” kata Dedi.

Ia lalu menekankan pentingnya menertibkan berbagai bentuk pungli yang sering ditemui, seperti parkir liar atau tiket ganda. "Bebaskan berbagai pungli dari parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu objek ada dua tiket yang dibuat," ujarnya mengakhiri pernyataan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Ke-393 di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (26/7/2025).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Ke-393 di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (26/7/2025). (Biro Adpim Jabar)

Tiga Kepala Daerah Tetap Restui Study Tour

Meski larangan telah ditegaskan oleh Dedi Mulyadi, tiga kepala daerah di Jawa Barat tetap mengizinkan pelaksanaan study tour di wilayah masing-masing. Mereka adalah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Bupati Bandung Dadang Supriatna, dan Bupati Cirebon Effendi Edo.

Muhammad Farhan: Bukan Larangan Mutlak, Tapi Soal Keseimbangan

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved