Polemik Pocari Run di Bandung

Kapten Freerunners Bandung Muncul ke Publik, Siap Tanggung Jawab atas Adanya Bir di Pocari Sweat Run

Kapten Freerunners Bandung Aji muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka atas aksi bagi-bagi bir di acara Pocari Sweat Run 2025.

Penulis: Rheina Sukmawati | Editor: Rheina Sukmawati
Instagram @freerunners_bdg
MINTA MAAF - Kapten Freerunners Bandung Aji (kiri) dan perwakilan Pace & Place, Ruben (kanan) muncul ke publik melalui unggahan Instagram @freerunners_bdg, Kamis (24/7/2025), untuk meminta maaf secara terbuka atas aksi bagi-bagi bir di acara Pocari Sweat Run 2025. 

DPRD Bandung Minta Acara Dievaluasi

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, mengatakan, pihaknya mendorong Pemkot Bandung untuk memanggil dan memberikan sanksi serta pembinaan kepada komunitas yang membagikan bir itu.

"Karena bagi-bagi bir ini sangat menodai Kota Bandung dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 mengatur tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol," ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/7/2025).

Perda ini, kata dia, bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung dan memberikan sanksi.

Namun, bagi-bagi bir ini mungkin tidak akan terjadi apabila adanya keterlibatan Satpol PP dan Dinas Kesehatan untuk mengawasi di garis finish.

"Nah ini bentuk kolaborasi penyelenggaraan, nanti mungkin Diskominfo memberikan informasi ke masyarakat sejelas-jelasnya tentang penyelenggaraan ini dan dampak yang akan ditimbulkan," kata Andri.

Menurutnya, acara lomba lari tersebut sangat perlu dievaluasi secara menyeluruh dan detail karena sudah terbukti banyak permasalahan seperti menyebabkan kemacetan yang dikeluhkan warga hingga bagi-bagi bir.

"Jangan sampai ke depan kita hanya sebatas formalitas mengizinkan tempat dan izin penyelenggaraan-nya semua diatur oleh penyelenggara, tetapi kita harus masuk ke dalam semua divisi penyelenggaraan," ucapnya.

Ia mengatakan, perangkat Pemkot Bandung di semua bidang wajib terlibat dan masuk ke dalam penyelenggaraan acara tersebut, jangan sampai hanya jadi penggembira dan penonton.

"Catatan-nya jangan seratus persen penyelenggaraan dilaksanakan oleh penyelenggaranya atau EO-nya," tutur Andri.

"Harus semua OPD pemerintah Kota Bandung terlibat, jangan jadi ajang yang eksklusif, namun kenyataannya tidak eksklusif dan terkesan kacau dan kumuh," sambung dia.

(Tribunjabar.id/Rheina, Hilman Kamaludin)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved