Kasus Penjualan Bayi di Jabar ke Singapura, DPRD Bandung Soroti Pernikahan Dini dan Pergaulan Bebas

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Terungkapnya kasus penjualan bayi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat, memunculkan kekhawatiran akan lemahnya ketahanan ekonomi dan sosial di tingkat keluarga. 

Dari data yang diungkapkan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa, sejumlah bayi yang menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking disebut berasal dari wilayah Kabupaten Bandung.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki menilai, kasus tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat, terutama terkait meningkatnya pernikahan dini dan pergaulan bebas di kalangan remaja.

"Kasus penjualan bayi adalah dampak dari rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga. Saat ini marak terjadi pernikahan dini tanpa kesiapan mental dan ekonomi, bahkan akibat pergaulan bebas," ujarnya kepada Tribun Jabar pada Kamis (17/7/2025).

Dirinya menekankan bahwa selain pengusutan hukum oleh kepolisian, langkah pencegahan secara komprehensif perlu dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.

Baca juga: TAMPANG Para Anggota Sindikat Jual Beli Bayi ke Singapura, 3 Wanita Masuk DPO

Salah satu pendekatan yang disoroti adalah penguatan dan perluasan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), khususnya di beberapa wilayah Kabupaten Bandung yang rentan pernikahan dini.

"Selama ini Kampung KB baru hadir di level desa. Harus diperluas sampai ke tingkat RW. Agar efektif, perlu didukung dengan anggaran dan kolaborasi lintas sektor," katanya.

Lebih lanjut, Akhiri menyarankan agar penyuluhan kepada generasi muda diperkuat, tidak hanya dalam aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga pembinaan spiritual dan pemberdayaan ekonomi. 

Dirinya mendorong adanya sinergi antara karang taruna, lembaga RT RW, serta instansi terkait seperti Kementerian Agama dan kepolisian.

"Pemberdayaan pemuda melalui karang taruna dan RW harus disinergikan antara pembinaan mental spiritual dengan gerakan kemandirian ekonomi," ucapnya.

Menurutnya, penguatan Kampung KB dan edukasi usia produktif harus menjadi prioritas di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi kasus serupa, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Penguatan kampung KB dan penyuluhan usia produktif harus prioritas dilokus-lokus kejadian ini. Tentu tidak bisa Pemda sendirian harus kolaborasi dengan pihak terkait," ujarnya.

Bermula dari Orangtua di Margahayu Jual Anak

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan mengatakan kasus sindikat penjualan bayi ke Singapura berawal dari laporan salah satu orangtua yang melaporkan telah terjadi penculikan anak di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kata Hendra, ternyata orangtua tersebut hendak menjual anaknya dengan kesepakatan mendapat uang Rp 10-16 juta.

Tetapi, pelaku atau perekrut hanya memberikan Rp 600 ribu dan bayi sudah diambil serta dibawa ke penampungan yang ada di Pontianak.

Kombes Surawan menyampaikan bahwa orangtua yang melaporkan itu bertempat tinggal di Jalan Sumintapura Desa Sulaeman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.(*)

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama