Kolaborasi Unik Bapenda Jabar dan Daerah untuk Dongkrak PAD Jelang 2029

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terus memperkuat kerja sama lintas wilayah bersama pemerintah kabupaten dan kota demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2029.

Langkah sinergis ini juga selaras dengan visi pembangunan jangka menengah yang sudah dirancang oleh Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Dalam kepemimpinannya, arah pembangunan Jawa Barat untuk periode 2025 hingga 2029 mengusung tema besar “penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.”

Fokus pembangunan pada tahun pertama masa jabatan KDM difokuskan pada memperkuat aksesibilitas terhadap layanan dasar. Tahapan berikutnya mencakup pemerataan dalam distribusi pelayanan tersebut, lalu berlanjut pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh.

Saat memasuki tahun keempat, yakni 2028, pembangunan diarahkan menuju pengembangan potensi ekonomi yang berbasis kelestarian lingkungan.

Sedangkan di tahun 2029, fokus akan bergeser pada upaya untuk meningkatkan daya saing antarwilayah di Jawa Barat, seiring dengan dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh kabupaten dan kota.

Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, menegaskan bahwa target ambisius ini membutuhkan sokongan penuh dari sektor PAD yang solid.

Menurutnya, keberhasilan agenda pembangunan tak hanya menjadi urusan pemerintah provinsi semata, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat.

“Sinergi peningkatan PAD, terutama melalui opsen PKB dan BBNKB, bisa menjadi salah satu kunci utama,” ucap Asep.

Jika mengacu pada proyeksi keuangan tahun 2025, total potensi pendapatan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai angka Rp106,40 triliun.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan menghimpun pendapatan sebesar Rp30,9 triliun. Untuk komponen PAD saja, kabupaten/kota menargetkan Rp38 triliun, sedangkan pemerintah provinsi menargetkan Rp19,3 triliun.

Asep menambahkan bahwa aturan mengenai opsen untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terbukti mampu memberikan dorongan nyata bagi peningkatan PAD di level kabupaten dan kota.

Ia menyebut bahwa pada tahun 2025, proyeksi dari target opsen dan skema cost sharing antarwilayah diperkirakan akan mencapai Rp107,5 miliar, berdasar pada pembaruan kebijakan.

Di luar itu, Asep juga menggarisbawahi pentingnya modernisasi dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis teknologi digital yang terus diakselerasi. Bapenda, lanjutnya, akan menggali potensi-potensi pendapatan baru yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.