Ketua PAC PDIP Kecamatan Cidahu Sukabumi Terancam Dipecat Setelah Terlibat Kasus Intoleransi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPD PDIP Jawa Barat menerima usulan penonaktifan Yudiansyah sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dari DPC PDIP Sukabumi.

Surat usulan ini buntut dugaan yang bersangkutan terlibat kasus intoleransi di Kecamatan Cidahu, Sukabumi, yang sempat viral.

Sesuai prosedur yang berlaku, usulan penonaktifan akan segera dikirim ke DPP PDI Perjuangan.

Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, mengatakan Yudiansyah saat ini sedang menjalani proses hukum. DPC PDIP Sukabumi pun telah melakukan investigasi dan meneliti keterlibatan yang bersangkutan.  

"Dari hasil penyelidikan, sangat disayangkan ternyata ada dugaan keterlibatan Yudiansyah, sehingga DPC  PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi membuat surat usulan penonaktifan yang bersangkutan dari kepengurusan partai," kata Ono, Senin (7/7/2025).

Baca juga: Pengadilan Negeri Majalengka Bakal Digeruduk Ribuan Kader PDIP Ciayumajakuning Plus, Ini Masalahnya

Ono menambahkan, PDIP partai ideologis yang berasaskan Pancasila, sehingga setiap kader wajib membumikan dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.

Ono menegaskan, Jawa Barat masih berada di rating tertinggi kasus intoleransi dan kekerasan. Karenanya PDIP harus menjunjung nilai-nilai Pancasila, dan bukan sebaliknya dengan ikut serta melakukan intoleransi dan kekerasan terhadap peribadatan umat agama lain.

Baca juga: Tangisan Pilu di Balik Kasus Perusakan Rumah Singgah di Sukabumi, Istri Risman Merengek pada KDM

"Kami akan mengambil sikap tegas, tak hanya usulan penonaktifan, tetapi juga pemecatan sebagai kader partai. Semoga persoalan ini dapat menjadi catatan bagi seluruh kader PDI Perjuangan," ujarnya.

Ono Surono mengajak seluruh kader PDI Perjuangan agar turut menjaga kebebasan dan keleluasaan kegiatan agama apapun dan memastikan masyarakat mendapatkan hak asasi sebagai manusia untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

"Nilai-nilai toleransi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap kegiatan partai dan interaksi dengan masyarakat," ucap Ono. (*)