Efektivitas Satgas PKH Dipertanyakan, Pemerintah Diminta Evaluasi

“Koopssus menunjukkan bahwa satgas bisa efisien jika punya ukuran, struktur, dan disiplin. Inilah yang absen di banyak satgas sipil, termasuk Satgas PKH,” katanya.

Karena itu, Iskandar menyarankan agar Presiden Prabowo segera mengevaluasi ulang Perpres Satgas PKH. 

Ia mengusulkan revisi mencakup mekanisme ganti rugi yang adil, pengakuan terhadap hukum adat, dan metode penyelesaian konflik berbasis mediasi.

Bahkan, ia mendorong agar audit terhadap data lahan dan sertifikasi yang dikelola Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilakukan ulang, sembari melibatkan Kementerian Desa, masyarakat adat, dan kementerian terkait lainnya dalam proses relokasi.

“Jika penunjukan kawasan hutan belum sah, maka penertiban bisa menjadi pemaksaan. Itu harus dipikirkan dengan seksama oleh presiden,” imbuhnya.

Bagi Iskandar, momentum ini bisa menjadi titik balik. Ia menyebut Presiden Prabowo punya peluang untuk membangun arah baru kebijakan kehutanan yang lebih berpihak pada masyarakat, hukum adat, dan keadilan sosial.

“Karena kalau satgas tidak diukur dengan audit BPK dan tidak diawasi rakyat, maka yang tersisa hanya kuasa, bukan keadilan,” kata dia. (*)