Dualisme Kebun Binatang Bandung, Pengamat : Verifikasi Ulang Dokumen Pengelolaan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung didorong segera berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan melakukan verifikasi ulang atas dokumen-dokumen pengelolaan Bandung Zoo. Tujuannya agar didapatsatu kepengurusan yang sah. 

“Selanjutnya, perlu dibentuk task force Bandung Zoo yang terdiri atas perangkat daerah terkait, pakar konservasi, dan perwakilan serikat pekerja untuk memediasi konflik dan memantau perawatan satwa secara berkala,” ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, saat dihubungi Tribun, Jumat (4/7/2025). 

Kristian mengatakan, hal itu perlu dilakukan demi menjaga keberlangsungan operasional selama proses verifikasi. Pemkot Bandung pun, kata dia, bisa menunjuk manajemen darurat sementara di bawah pengawasannya serta melibatkan tenaga ahli independen untuk melakukan audit kesejahteraan satwa.

“Setelah pengelola resmi ditetapkan, Pemkot harus menyusun perjanjian kerja sama yang transparan, memuat rincian tugas, wewenang, mekanisme pelaporan kinerja dan keuangan, serta sanksi administratif atas pelanggaran,” katanya.

Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas, kata dia, perlu dibentuk badan pengawas kebun binatang yang melibatkan multi-pemangku kepentingan. Selain itu, mengadakan forum publik setiap semester untuk menyerap aspirasi dan membahas laporan pengelolaan. 

Baca juga: Konflik Internal di Kebun Binatang Bandung Bikin Tokoh Masyarakat Sunda Prihatin

“Terakhir, perlu regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan taman margasatwa, standar kesejahteraan satwa, dan mekanisme pergantian pengelola sehingga regulasi daerah semakin kuat dan sanksi bagi pelanggar dapat ditegakkan,” ucapnya. 

“Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Bandung dapat memastikan legalitas kepengurusan yang tunggal, menjaga kesejahteraan satwa, memulihkan operasional, dan meningkatkan transparansi pengelolaan Bandung Zoo,” ucap dia.

Respons Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyelesaikan dualisme Kebun Binatang Bandung yang hingga saat ini masih terjadi. 

Dedi mengungkap, masalah Kebun Binatang Bandung menjadi kewenangan Wali Kota Bandung. Dedi pun tidak memberikan banyak komentar saat ditanya masalah tersebut. 

“Itu Kota Bandung kewenangannya. Beresin sama Kota Bandung,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (4/7/2025). 

Kebun Binatang Bandung tak beroperasi alias ditutup sejak Kamis (3/7/2025) lantaran adanya konflik internal di pengelolaan, antara manajemen lama dan manajemen baru. 

Humas Manajemen Kebun Binatang yang baru, Ully Rangkuti, menyampaikan, tak tahu-menahu soal tak operasionalnya kebun binatang ini. Bahkan, kata Ully, dia baru tahu tutup pagi tadi via media sosial. 

"Alasannya kami tak tahu. Yang jelas, tadi ada pengunjung yang akhirnya balik kanan karena tak tahu informasinya juga tutup," katanya.

Baca juga: Konflik Internal di Kebun Binatang Bandung Bikin Tokoh Masyarakat Sunda Prihatin

Manajemen lama, lanjut Ully, meminta izin mengambil bahan-bahan yang sekiranya cepat busuk dan segera diolah. Disinggung terkait adanya keributan malam tadi, Ully mengaku keributan di ruangan cukup sensitif. 

"Intinya, hari ini kami tak menutup, tapi yang menutup itu manajemen lama. Kalau bisa sih buka ya, karena kami tak ingin pengunjung kecewa. Apalagi ini kan musimnya libur sekolah," katanya.

Terkait satwa-satwa yang diinformasikan beberapa mati, Ully mengaku penyebabnya sebagian besar karena usia dan cuaca, serta sebab lainnya.

"Tapi, itu sudah kami sampaikan ke BKSDA Jabar. Dan sudah diperiksa juga satwanya oleh mereka," katanya.

Humas manajemen lama, Sulhan Syafii, mengatakan, pihaknya datang ke Kebun Binatang Bandung kemarin dan manajemen baru banyak memberdayakan red guard yang membuat pengunjung tak nyaman.

"Kami juga mendatangkan vendor sekuriti Pasopati untuk penebalan. Kalau ada pengunjung dampaknya lebih jelek, maka kami tutup saja dalam rangka jangan sampai pengunjung stres. Kami tutup mungkin hari ini. Semoga hari ini saja, karena kami akan bereskan hari ini," katanya.

Sulhan pun menekankan, bila manajemen baru merasakan legal, maka silakan perlihatkan aktanya sebagai karyawan sehingga berbicara dengan berdasarkan bukti.

Baca juga: Konflik Terjadi di Kebun Binatang Bandung, Para Pekerja Curhat Hanya Ingin Bekerja Nyaman dan Tenang

Mengenai hewan mati, kata Sulhan, ada tujuh sejak 20 Maret 2025, seperti unggas (burung) dan binturong.

Respons Farhan

Mengenai masalah yang membelit Kebun Binatang Bandung, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, seakan sudah angkat tangan. 

Saat ini, pengelolaan Kebun Bintang Bandung terjadi dualisme antara Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) dan Taman Safari Indonesia (TMI), sehingga kondisi ini menyebabkan miskoordinasi dalam perawatan satwa dan berujung penutupan.

Pengelola pun diminta tidak terus berseteru karena Kebun Binatang Bandung merupakan aset Pemkot Bandung, tetapi di sisi lain pemerintah tidak bisa melakukan pengelolaan karena sudah dikelola swasta.

"Iya, makanya saya mengimbau pada manajemen jangan berantem terus. APH sudah turun, pemerintah sudah turun, kurang apa? Ini lama-lama kita capek ngurusnya, karena berantem internal terus," ujar Farhan di Kantor DPRD Kota Bandung, Kamis (3/7/2025).

Farhan mengatakan, pemerintah sudah turun tangan untuk menyelesaikan masalah internal tersebut, namun setelah ada kesepakatan, mereka berseteru lagi.

Baca juga: Satwa di Kebun Binatang Bandung Banyak yang Mati Imbas Dualisme Pengelolaan, Termasuk Beruang

"Tiap kali kita turun, berembuk, ada kesepakatan, kita pulang, terus berantem lagi, berembuk lagi, berantem lagi. Terus masing-masing pihak membawa nama-nama besar. Enggak usah bawa nama-nama besar lah, ini Kota Bandung, sok selesaikan," katanya.

Jika konflik ini tidak selesai, kata Farhan, maka semua orang akan rugi. Bahkan sejauh ini sudah berdampak buruk pada satwa hingga ada beberapa yang mati. Menurutnya, kondisi ini menjadi momen yang paling pas untuk para pengelola menunjukkan tanggung jawab.

"Kenapa? Karena izin konservasi eks situ dari Kementerian Kehutanan jatuhnya kepada yayasan, bukan kepada pemerintah. Buktikan bahwa Anda cukup bertanggung jawab untuk menerima izin tersebut," ucap Farhan.

Sejauh ini, kata Farhan, pemerintah sudah berbaik hati di antaranya memberikan aset atau tanah kepada mereka meskipun selama ini tidak membayar sewa ke Pemkot Bandung.

Baca juga: Soroti Masalah Hukum Kebun Binatang Bandung, Farhan Ingin Konservasi Ex Situ Ditinjau Ulang

"Tanah punya pemerintah, enggak pernah bayar sewa, enggak pernah bagi hasil, enggak ada masuk ke pemerintah. Itu ada pajak, tapi kan tidak mungkin kita samakan dengan pajak hiburan karaoke. Kan ini pajak edukatif, kecil sekali, kurang apa kita, tapi bentar-bentar berantem," katanya.

Dengan seringnya terjadi konflik pengelola tersebut, Farhan pun enggan melakukan mediasi karena meski sudah beberapa kali dimediasi, mereka tetap berseteru.

"Enggak akan (mediasi), sudah capek saya. Memediasi sudah berkali-kali, tapi tetap berantem ya sok selesaikan. Enggak tahu (siapa yang benar). Saya bukan hakim, kami bukan pengadilan," ujar Farhan.

Ia mengatakan, kedua belah pihak telah diajak mediasi berkali-kali dalam waktu empat bulan terakhir. Namun, konflik internal ini tidak kunjung selesai, sehingga pihaknya akan meminta Kementerian Kehutanan untuk meninjau ulang konservasi eks situ. (*)