Profil Cimindi, Kawasan Perbatasan Kota Bandung yang Diwacanakan Masuk ke Wilayah Cimahi

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sekilas profil Cimindi, kawasan perbatasan antara Kota Bandung dan Kota Cimahi yang kini menjadi sorotan publik seiring wacana Pemerintah Kota Cimahi untuk memperluas wilayah administratifnya.

Pemkot Cimahi berencana memperluas wilayah dengan mengambil satu daerah yang masuk ke Kota Bandung, yaitu Cimindi.

Perlu diketahui, kawasan Cimindi masuk ke Kecamatan Cicendo dan Sebagian masuk Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Cimindi dikenal sebagai Kawasan strategi di jalur Bandung-Cimahi. Salah satu aset pentingnya dalah Stasiun Cimindi, yang telah beroperasi sejak 1989.

Stasiun ini unik lantaran berada di perbatasan antara dua kota dan memiliki lintasan rel yang melengkung.

Di samping fasilitas transportasi, Cimindi juga memiliki pasar tradisional dan aktivitas ekonomi yang dinamis, menjadikannya bagian penting dalam menunjang mobilitas serta kehidupan masyarakat sekitar.

Kemudian, ikon lainnya yang sudah banyak dikenal adalah Flyover Cimindi. Jembatan layang ikonik itu dibangun untuk mengatasi kemacetan akibat perlintasan kereta api.

Selain itu, Cimindi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan transit oriented development (TOD).

Baca juga: DPRD Kota Bandung Desak Pemkot Pertahankan Cimindi yang Diminta Cimahi, Pengaruhi Jumlah Kursi Dewan

Didukung Dedi Mulyadi, Bandung Siap Lepaskan Cimindi Masuk Kota Cimahi

Pemkot Bandung mulai membuka peluang untuk melepas wilayah Cimindi masuk ke Kota Cimahi setelah Pemkot Cimahi berencana memperluas wilayah dengan mencatut salah satu wilayah Kota Bandung.

Kawasan Cimindi tersebut masuk ke Kecamatan Cicendo dan sebagian masuk Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Sehingga jika keinginan Pemkot Cimahi terealisasi, maka Kota Cimahi yang kini hanya memiliki 3 kecamatan akan semakin luas.

Bahkan terkait perluasan wilayah tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sudah mendukung dan akan menjadwalkan pertemuan Bupati dan Wali Kota di wilayah Bandung Raya untuk membahas perluasan Kota Cimahi pada awal Juli 2025 mendatang.

"Itu mah silahkan dinegosiasikan dengan gubernur dan pemerintah pusat. Apapun keputusan mereka, kita akan bisa bicarakan itu," ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat ditemui di Balai Kota, Senin (23/6/2025).

Hanya saja pihaknya menilai, terkait rencana tersebut tidak akan mudah karena nantinya berkaitan dengan undang-undang, sehingga harus dibicarakan dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jabar mesipun sah secara aturan.

Baca juga: Farhan Buka Ruang untuk Mengkaji Rencana Cimindi Masuk ke Kota Cimahi

"Mesti mengubah undang-undang, mangga dibicarakan, itu mah sebuah diskursus akademik yang sah-sah saja. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi ingat semuanya harus memiliki dasar hukum yang kuat," katanya.

Tak hanya itu, kata Farhan, perluasan wilayah tersebut harus memperhatikan realita politik, budaya dan tentu strategi ekonominya. 

Baca juga: Wacana Jawa Barat Jadi 5 Provinsi, Wamendagri Bima Arya Respons Begini

"Jadi gini, mengenai keinginan Cimahi dan beberapa kota kecil lainnya untuk memperluas wilayah, kan sempat dimention di awal-awal pemerintahan provinsi oleh Pak KDM. Nah, tetapi kan kemudian kita tahu tidak semudah itu kemudian terjadi," ucap Farhan.
 
Pada dasarnya dan secara prinsip kebangsaan, kata Farhan, apabila pemerintah Kota Bandung diminta untuk menyerahkan wilayah Cimindi yang masuk Kecamatan Cicendo dan sebagian Kecamatan Andir itu tentunya akan siap.

"Selama itu masih NKRI mah ya, nggak ada salahnya, secara prinsip gitu. Kalau menyerahkan Andir kepada Papua Nugini, baru masalah. Intinya jangan ribut, ya maksudnya santai," katanya.

Farhan mengakui, jika Cimindi lepas dari Kota Bandung tentunya yang banyak mendapat manfaat Kota Cimahi, sedangkan Kota Kembang tidak akan mendapat dampak positif termasuk tidak bisa menurunkan kemacetan.

"Oh enggak, enggak, masalah itu enggak ada yang turun, itu dampak positifnya lebih banyak ke Cimahi. Kalau kita mah hanya akan bersama berada dalam satu wilayah Bandung Raya, kalau Cimahi dapat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)," ujar Farhan.

(Tribunjabar.id/Salma Dinda/Hilman Kamaludin)

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.