Pemprov Jabar Berkomitmen Selesaikan Tunggakan BPJS Kesehatan, Nilainya Ratusan Miliar Rupiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyelesaikan tunggakan ke BPJS Kesehatan dengan anggaran yang dialokasikan dari APBD Perubahan 2025. 

Sekretaris Daerah (Sekda), Provinsi Jabar, Herman Suryatman, mengatakan, tunggakan ke BPJS terjadi pada 2023 dan 2024 totalnya Rp 330 miliar.

Pada 2023, kata dia, terdapat tunggakan sekitar Rp 80 miliar karena usulan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk, sehingga tidak ada dalam RKPD. 

Pada 2024 terdapat tunggakan sekitar Rp 250 miliar karena alokasi anggaran difokuskan pada pembiayaan Pilkada.

"Itu karena kaitan prioritas kita untuk menyukseskan Pilkada Serentak yang membutuhkan anggaran sangat besar yaitu Rp1,6 triliun lebih," katanya.

Baca juga: Cara dan Syarat Reaktivasi atau Daftar Ulang BPJS Kesehatan PBI JK Bagi yang Tercoret dari DTSEN

Pada 2024, kata Herman, Pemprov Jabar telah mengucurkan anggaran untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp 600 miliar.

"(Tahun) 2025, kami support atas izin dan atas komitmen dari DPRD sebesar Rp 483 miliar lebih. Walaupun masih ada tunggakan akan kita selesaikan," katanya.

Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen menganggarkan tunggakan sampai 2024 tersebut pada APBD Perubahan 2025.

Baca juga: Pemprov Jabar Ternyata Belum Bayar BPJS Rp 334 Miliar, Dedi Mulyadi: Mungkin Dulu Lupa Dianggarkan

Herman pun memastikan bahwa tunggakan ini tidak lantas mengurangi atau mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami sudah sepakat dengan BPJS, walaupun ada tunggakan, pelayanan kesehatan, sinergi dengan BPJS, kami jamin tetap berjalan," katanya. (*)