Pemprov Jabar Ternyata Belum Bayar BPJS Rp 334 Miliar, Dedi Mulyadi: Mungkin Dulu Lupa Dianggarkan

Namun, langkah ini memiliki konsekuensi besar.

Pemerintah harus memangkas pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan berpotensi sebagai pemborosan anggaran.

Dedi menegaskan bahwa mulai tahun ini, arah belanja daerah akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Kita fokus pada apa yang maenad kebutuhan dasar masyarakat: terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, listrik dan air bersih, serta kesehatan,” jelas Dedi.

 "Utamakan Layanan, Bukan Kemewahan" Dalam pernyataannya.

Dedi juga mengimbau para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat untuk ikut mengalokasikan anggaran perubahan bagi layanan kesehatan, demi menjamin seluruh warga mendapat perlindungan melalui BPJS. 

“Apa artinya kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani karena BPJS-nya belum dibayar?” ujarnya dengan nada tegas.

 “Apalagi kalau sampai meninggal karena tidak adanya pelayanan. Kita berdosa terhadap itu semua," tambah dia.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Ungkap Awal Mula Utang BPJS Pemprov Jabar Rp 334 Miliar, Lupa Dianggarkan?"