Ombudsman Cium Kecurangan SPMB Jawa Barat: Ditemukan Jarak Domisili Beberapa Calon Murid Sama Persis
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menemukan indikasi kecurangan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2025
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Januar Pribadi Hamel
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menemukan indikasi kecurangan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2025
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, mengatakan, indikasi tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan pemeriksaan lapangan selama masa pendaftaran SPMB tahap pertama.
Menurut dia, salah satunya ialah mengenai temuan sejumlah calon murid pada seluruh jalur pendaftaran yang tercatat berdomisili dalam jarak cukup dekat dengan sekolah tujuan.
"Kami juga menemukan jarak domisili beberapa calon murid baru yang sama persis, dan alamat yang digunakan untuk mendaftar bukan merupakan rumah tempat tinggal," kata Dan Satriana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/6/2025).
Ia mengatakan, temuan lainnya mengenai jarak atau koordinat yang tidak sesuai alamat calon murid baru, serta nomor rumah tidak ditemukan di jalan yang tercatat sebagai alamat saat mendaftar SPMB.
Selain itu, selama pelaksanaan SPMB tahap satu Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat juga menerima laporan dan memantau keluhan masyarakat di saluran pengaduan SPMB yang dikelola Pemprov Jawa Barat.
Pihaknya mengakui, sebagian besar laporan dan keluhan pada tahap satu masih seputar kendala teknis pendaftaran seperti server down, dan informasi calon siswa baru belum ditampilkan pada laman resmi SPMB hingga hari ketiga pendaftaran.
Baca juga: Cara Daftar Ulang Online dan Offline SPMB Jabar 2025 ke SMA/SMK, Lengkap Dokumen Persyaratan
"Termasuk informasi hasil verifikasi yang belum diumumkan sampai hari terakhir pendaftaran, dan calon siswa baru yang kesulitan memasukkan data pendaftaran serta keterangan bagi yang tidak tinggal bersama orang tua," ujar Dan Satriana.
Ia menyampaikan, dalam pemantauan jajarannya panitia SPMB di sekolah juga membantu pendaftar yang menghadapi kendala teknis sambil menunggu proses perbaikan bertahap oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.
Namun, upaya tersebut pada akhirnya menyebabkan penumpukan calon murid baru yang tidak bisa mendaftar, dan operator sekolah terlambat untuk memverifikasi datanya.
Akibatnya, di hari terakhir masa sanggah pihak sekolah masih menerima pengaduan dan menyelesaikan verifikasi, karena belum semua calon murid baru diumumkan di laman resmi SPMB Jawa Barat.
"Kami juga memantau terhadap laman resmi SPMB Jawa Barat, dan turun ke lapangan secara acak, kemudian seluruh catatan hasil pemantauannya disampaikan ke Pemprov Jabar," kata Dan Satriana.
Pihaknya juga turut mengapresiasi komitmen Pemprov Jawa Barat yang menyalurkan langsung calon murid baru dari keluarga peserta Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) melalui sistem IT.
Bahkan, penyaluran tersebut dilaksanakan sebelum SPMB tahap satu dibuka, sehingga calon murid baru yang mengundurkan diri dari penyaluran kemiskinan ekstrem tetap bisa mendaftar melalui jalur afirmasi KETM. (*)
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI
Kanwil Kemenkum Jabar Hadiri Rapat Koordinasi Layanan Umum Bersama Biro Umum Kemenkum RI |
![]() |
---|
Respons Dedi Mulyadi Soal Desa yang Dilelang di Bogor, Gubernur Jabar Mau Datangi Menteri Terkait |
![]() |
---|
Pastikan Regulasi Berkualitas, Kemenkum Jabar Harmonisasi Raperwal Kota Depok tentang Budaya Baca |
![]() |
---|
Lapor Kesiapan ke BPHN, Kemenkum Jabar Mantapkan Peluncuran Ribuan Pos Bantuan Hukum pada 1 Oktober |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya Harmonisasikan Raperda Tentang Sistem Kesehatan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.