Dedi Mulyadi Bakal Pulihkan 4 Program Pemulihan Lingkungan di Jawa Barat, Salah Satunya Soal Air

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berkunjung ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) di Jakarta, Selasa (17/6/2025). 

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait lingkungan hidup, terutama di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Dedi Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq membahas pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, pengembalian fungsi hutan, pengelolaan sampah, serta evaluasi tata ruang, terutama terkait penghilangan zona rawan bencana dalam dokumen perencanaan sebelumnya.

Hanif Faisol mengapresiasi kunjungan KDM dan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan.

"Pak Gubernur berkenan berkunjung dan memperbaharui beberapa kegiatan yang kami lakukan bersama, di antaranya skenario penanganan pemulihan kawasan Puncak. Pak Gubernur juga memberikan pandangan mengenai langkah-langkah kolaboratif yang akan kami ambil bersama," ujar Hanif.

Dia menambahkan, pihaknya telah menyusun sejumlah skenario pemulihan DAS Ciliwung, khususnya di bagian hulu, dan berharap dapat segera direalisasikan. Selain Ciliwung, DAS lainnya serta isu kerusakan lingkungan, seperti tambang emas ilegal juga menjadi perhatian bersama.

"DAS-DAS lain tentu menjadi perhatian pak gubernur untuk kami tangani bersama tidak terkecuali kerusakan-kerusakan lingkungan di tempat lain seperti adanya tambang emas ilegal kami diskusikan untuk sama-sama kami tangani," ujarnya.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali program-program pemulihan lingkungan di Jawa Barat yang sempat terabaikan.

"Pertama, kami ingin kembali menghidupkan air, tidak ada lagi halangan saat dia mengalir. Kedua, kami ingin menghidupkan sumber-sumber air, hutan-hutan harus kembali menjalankan fungsinya. Ketiga, pengelolaan sampah harus kami perbaiki agar tak menjadi masalah lingkungan. Dan keempat, evaluasi tata ruang sangat penting, karena dari keterangan pak Menteri, sebelumnya ada penghilangan zona rawan bencana dalam dokumen tata ruang," ujar KDM.

Dia pun berharap, hasil pertemuan ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

"Jakarta itu keharmonisan lingkungannya dan ketenangan warganya bergantung pada Jawa Barat. Jika hulu di Jawa Barat tertata, maka Jakarta pun akan bahagia," katanya.(*)