Alasan Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Transjabodetabek, Singgung Nasib Desa Terpencil di Jabar

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan masih ogah ikut memberikan subsidi untuk layanan transportasi Transjabodetabek.

Ia mengatakan, subsidi tersebut bisa diberikan jika dinilai memiliki urgensi tinggi.

"Kalau transportasi publik dilihat urgensinya. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerja sama dengan Pemprov (Jabar) dan Pemprov berikan subsidi, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar kita tidak ada masalah," kata Dedi seusai menghadiri Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

Alasan Pemprov Jabar Masih Menahan Subsidi

Menurut Dedi, situasi di Jawa Barat berbeda dengan kondisi di Jakarta.

Masih banyak wilayah di Jabar yang belum mempunyai akses transportasi publik, khususnya desa-desa terpencil.

Maka dari itu, menurut Gubernur Jabar tersebut, prioritas Utama Pemprov Jabar saat ini adalah membangun konektivitas dasar.

"Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja. Itu kan ke depan harus saya pikirkan bus sekolah bagi mereka, alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh," ujarnya.

Baca juga: Di Depan Pramono Anung, Dedi Mulyadi Sebut Jakarta Ikut Tanggung Jawab soal Parung Panjang

Ia menegaskan, Pemprov tetap mendukung semangat penggunaan transportasi umum, namun harus realistis terhadap kondisi geografis dan infrastruktur wilayah.

"Kan beda, kita ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil," tegas Dedi.

Bagaimana Jakarta Mendorong Transportasi Publik?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah lebih dulu menggulirkan program subsidi transportasi publik.

Subsidi tersebut menyasar 15 kelompok masyarakat.

Adapun 15 golongan itu meliputi PNS & pensiunan DKI Jakarta; tenaga kontrak Pemprov DKI; Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus; Pekerja bergaji UMP; penghuni Rusunawa; Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Warga lanjut usia (lansia); penyandang disabilitas; anggota Veteran Republik Indonesia; pemilik Kartu Keluarga Sejahtera; warga Kepulauan Seribu; pengurus rumah ibadah; Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; Larva monitor; dan TNI/Polri.

Saat ini kebijakan penggratisan angkutan umum untuk 15 golongan ini baru diterapkan untuk warga Jakarta.

"Untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan gratiskan untuk 15 golongan,” kata Pramono.

Program ini adalah bagian dari strategi integrasi sistem transportasi lintas wilayah dalam skema Transjabodetabek.

Adapun untuk mendukung pendanaan subsidi, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif parkir serta menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP).

"Kalau mau bawa mobil, silakan, tapi bayar. Sebaliknya, yang naik transportasi publik gratis," ujar Pramono.

Baca juga: GEGER Kasino di Pusat Kota Bandung, Ini Mekanisme Bisa Main Judi, Deposit Rp 300 Ribu, VIP Rp 3 Juta

Rute Transjabodetabek yang Sudah Beroperasi

Terdapat lima rute baru Transjabodetabek yang telah diresmikan dan mencakup wilayah-wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, hingga Banten. Berikut daftarnya:

1. Blok M – Alam Sutera (S61): Diresmikan 24 April 2025 bersama Gubernur Banten Andra Soni. Waktu tempuh sekitar 95 menit. 
2. Vida Bekasi – Cawang (B41): Diresmikan 15 Mei 2025 bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Jarak 42 km dengan waktu tempuh 90 menit. 
3. PIK 2 – Blok M (T31): Diresmikan 22 Mei 2025 bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Waktu tempuh 165–180 menit dengan 24 pemberhentian. 
4. Bogor – Blok M (P11): Diresmikan 5 Juni 2025 bersama Wali Kota Bogor Dedie Rachim. Waktu tempuh sekitar 90 menit dan 22 titik pemberhentian. 
5. Sawangan – Lebak Bulus (D41): Diresmikan 4 Juni 2025 oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Waktu tempuh 70 menit dengan 11 titik pemberhentian.

Dengan bertambahnya rute Transjabodetabek yang kini mencakup berbagai daerah penyangga Jakarta, sorotan publik kini mengarah pada sejauh mana kesiapan Jawa Barat untuk berperan aktif dalam mendukung hal ini.

Meskipun Dedi menyatakan keterbukaan terhadap subsidi, fokus utamanya tetap tertuju pada pemerataan akses terhadap layanan transportasi dasar.

(Tribunjabar.id/Salma) (Tribun Jakarta/Dionisius)

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.