Fadli Zon Sebut Tak Ada Bukti Kasus Pemerkosaan di Tragedi 1998, DPR Minta Klarifikasi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 hanya sebagai rumor perlu diklarifikasi secara resmi. 

Pernyataan tersebut dinilai berpotensi melukai para korban serta mencederai semangat penegakan HAM dan rekonsiliasi nasional.

“Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut. Ini isu yang sangat sensitif bagi bangsa,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Ia menekankan bahwa laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengenai kekerasan seksual dalam kerusuhan 1998 merupakan dokumen resmi negara, bukan sekadar narasi spekulatif.

“Meragukan temuan TGPF bisa melukai dan mencederai semangat penegakan HAM. Pemerintah seharusnya menunjukkan sikap yang empatik kepada korban dan keluarga, bukan meragukan fakta yang dihimpun secara resmi,” jelasnya.

Menurutnya, pejabat publik semestinya menyampaikan pernyataan berdasarkan dokumen resmi, bukan opini pribadi yang berisiko mereduksi semangat keadilan dan kebenaran sejarah.

“Tragedi Mei 1998 tetap harus masuk dalam narasi sejarah nasional, termasuk dalam kurikulum dan kebijakan kebudayaan. Ini bagian dari keadilan memori dan upaya menghindari penghapusan sejarah,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara bermartabat, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial.

“Komisi X DPR RI sangat berkepentingan untuk menjaga kebenaran sejarah, memperjuangkan keadilan bagi korban, serta memastikan tragedi serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Sebelumnya, saat siniar bersama jurnalis senior Uni Lubis, Fadli Zon menjawab pertanyaan mengapa peristiwa kekerasan terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998 tidak dimasukkan dalam proyek buku tersebut.

Fadli menyatakan hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan belum memiliki dasar bukti kuat.

“Kalau itu, itu menjadi domain pada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita enggak pernah tahu ada enggak fakta keras. Kalau itu kita bisa berdebat,” ujarnya.

Fadli mempertanyakan klaim tentang adanya rudapaksa massal dalam peristiwa tersebut.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut sampai saat ini tidak ada bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis.

“Nah, ada rudapaksa massa betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Enggak pernah ada proof (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucapnya.(*)

Fahdi Fahlevi/Tribunnews