Sosok Hasno, Pedagang Bakso Rp5 Ribu per Porsi di Ubud Bali, Bisa Beli Rumah hingga Kuliahkan Anak

"Bersyukur sekali, dengan jualan seperti ini, saya bisa beli rumah. Saya bisa sekolahkan anak sampai sarjana," ujar Hasno, Senin (2/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Usaha di Bali Digerus WNA

Hasno adalah satu dari sekian banyak pelaku usaha di Bali yang hingga saat ini masih bertahan.

Tetapi, keberadaan mereka kini terancam dengan kehadiran WNA yang tidak bertanggung jawab dengan membuka usaha ilegal.

Banyaknya praktik usaha ilegal para WNA ini membuat Gubernur Bali Wayan Koster geram.

Koster pun menggelar rapat darurat dengan seluruh kepala perangkat daerah dan instansi vertikal se-Bali di Jayasabha, Denpasar pada Sabtu (31/5/2025).

Rapat tersebut dilakukan setelah menerima rentetan keluhan dari masyarakat dan pelaku UMKM lokal terkait kian maraknya dominasi usaha pariwisata oleh warga negara asing (WNA).

Baca juga: Beckham Dipanggil Timnas, Di Bali Sekamar dengan Eks Persib Bandung, "Chemistry-nya Lebih Dapat"

Hal ini dinilai akan memojokkan masyarakat lokal di tanahnya sendiri. Dalam rapat tersebut, Koster juga mengevaluasi sistem perizinan dan regulasi usaha pariwisata.

"Bali tidak boleh menjadi pasar bebas yang membunuh masyarakatnya sendiri," kata Koster dalam rapat tersebut, dikutip dari Kompas.com.

Wayan koster menilai, celah sistem perizinan Online Single Submission (OSS) menjadi jalan para WNA itu membuka praktik usaha ilegal.

Menurut dia, sistem tersebut membuka peluang bagi investor asing untuk menguasai sektor strategis. Bahkan, hingga level mikro seperti penyewaan kendaraan dan homestay.

"Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan," ujar Koster.

Ia menilai, menilai praktik semacam ini bukan hanya melanggar etika berusaha, melainkan juga menciptakan ketimpangan dan memperparah degradasi ekonomi lokal.

Koster memperingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, Bali berisiko mengalami kemunduran serius dalam lima tahun ke depan, baik secara ekonomi, sosial, maupun citra pariwisata.

"Pariwisata kita sedang tidak baik-baik saja. Macet, sampah, vila ilegal, sopir liar, wisatawan nakal, semua ini harus kita tata. Tapi penataan harus dimulai dari hulu regulasi dan perizinan," ujar Koster.