Jembatan Apung Cijeruk Bojongsoang Dilarang Digunakan, Bupati Bandung Janjikan Gantinya

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah patahnya jembatan apung Cijeruk beberapa waktu lalu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa jembatan tersebut tidak boleh digunakan kembali.

Diketahui sebelumnya, jembatan apung yang menghubungkan Kecamatan Bojongsoang dan Baleendah tersebut, sempat patah hingga membuat warga hampir terseret arus sungai pada Jumat (26/5/2025).

Atas kejadian tersebut, Dadang mengatakan, sebenarnya pihaknya telah melarang adanya jembatan apung tersebut. Selain dinilai ilegal, fasilitas yang dibuat seandainya tersebut dapat membahayakan masyarakat.

"Sejak awal, saya sudah menekankan tidak boleh ada pihak perorangan atau perusahaan membangun infrastruktur publik seperti jembatan tanpa izin yang sah. Apalagi kalau dikomersilkan," ujarnya saat diwawancarai awak media, Senin (26/5/2025).

Sebagai gantinya, Dadang mengungkapkan akan segera membuat jembatan permanen. Di mana menurutnya, pihaknya sebenarnya sudah miliki Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan jembatan tersebut.

Tak tanggung-tanggung, rencana pembangunan tersebut telah ada sejak 2016 silam. Namun sayangnya hingga saat ini, realisasi pembangunan tersebut belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

"Pada 2018, kami sudah mengusulkan ke Pak Gubernur Jawa Barat saat itu dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dengan anggaran pembangunan jembatan senilai Rp 50 miliar. Tapi sampai saat ini belum ada realiasasi," katanya.

Meskipun waktu itu pembangunan jembatan tersebut sempat belum terealiasasi, Dadang menegaskan bahwa pihaknya bertekad untuk kembali mengawal pembangunan tersebut, namun dengan beberapa catat. 

"Kami siap saja anggarannya dibagi dua, asal pembangunannya pasti terealisasi. Alhamdulillah, setelah saya berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur, insyaAllah dalam waktu dekat jembatan permanen akan kita realisasikan," ucapnya.

Kendati menurutnya, pembangunan jembatan di kawasan tersebut sebenarnya merupakan kewenanyan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) Citarum. 

"Namun demi kepentingan masyarakat, kita tidak boleh saling menunggu. Yang utama adalah segera bergerak demi kesejahteraan warga," ucapnya.