DPR Bilang Tak Punya Kewenangan Tentukan Besaran Potongan Aplikasi untuk Driver Ojol

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, pihaknya tak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran potongan biaya aplikasi bagi pengemudi ojek online (ojol). 

Hal ini merespons adanya demonstrasi dari pengemudi ojol yang meminta penurunan potongan biaya aplikasi menjadi hanya 10 persen.

Lasarus menegaskan, keputusan untuk menentukan angka potongan adalah kewenangan pemerintah.

"Kalau angka-angka kami rasa DPR ini tidak punya domain untuk memutuskan angka ya. Itu ada domain di pemerintah. Kami nanti lebih mengikat kepada sisi aturan," kata Lasarus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Lasarus menekankan pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan pengemudi. 

Menurutnya, hubungan tersebut merupakan simbiosis mutualisme yang harus dijaga keseimbangannya.

"Jadi menurut saya titik temu ini mereka yang berdiskusi harus saya. Baru nanti pemerintah yang mengambil titik tengah," ujar Lasarus.

Lasarus menuturkan, jika salah satu pihak diuntungkan secara berlebihan, maka sistem akan timpang dan tidak berkelanjutan.

"Jadi ini kan saling membutuhkan. Nah disini negara harus adil. Memang negara harus adil. Pemerintah harus proaktif," ucapnya.

Lasarus juga menyoroti belum adanya payung hukum khusus yang mengatur angkutan online dalam Undang-Undang. Menurutnya, hal tersebut membuat posisi regulasi terhadap transportasi daring masih lemah.

"Memang kesulitan kalau tidak diatur secara khusus lah angkutan online ini. Contoh kemarin presiden hanya bisa menghimbau kan untuk kepada operator, aplikator yang untuk memberikan bantuan hari raya misalnya," tegasnya.

"Sebenarnya kalau ini diatur, tidak ada yang mengimbau lagi. Ini memang sudah mengacu kepada aturan dan ketentuan yang ada. Jadi lebih mengikat gitu lho," tuturnya menambahkan.(*)

Fersianus Waku/Tribunnews