''Itu Bentuk Refleksi,'' Ketua DPRD Jabar Pasang Badan Bela Dedi Mulyadi soal Walkout Fraksi PDIP

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa 'pasang badan' membela Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang dianggap mendiskreditkan DPRD oleh fraksi PDIP.

Kader Gerindra itu menyatakan jika alasan yang dipermasalahkan oleh Fraksi PDIP adalah pidato Dedi Mulyadi saat Musrenbang di Cirebon 7 Mei 2025. 

Buky Wibawa menjelaskan bahwa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Cirebon kental dengan gaya khas budaya Sunda yang penuh humor dan sindiran halus atau “sindir sampir”.

Baca juga: Anak Dedi Mulyadi Sebut Walkout Fraksi PDIP Tak Ganggu Hubungan Kerja, Maula Akbar: hanya Segelintir

Pidato tersebut, kata dia, tidak bisa ditanggapi dengan kaku, karena gaya komunikasi Dedi memang dikenal santai dan penuh humor.

“Saya hadir langsung dalam acara Musrenbang itu. Tidak ada yang luar biasa, suasananya cair dan penuh canda. Pidato beliau tidak mengandung unsur serius yang menyinggung lembaga,” ujar Buky, Senin (19/5/2025).

Buky menyayangkan sikap Fraksi PDIP yang justru tidak menghadiri langsung acara tersebut. 

Buky menduga informasi yang diterima fraksi PDIP berasal dari media sosial, bukan dari pengalaman langsung di lapangan.

Dalam pidato tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat menyinggung soal urgensi penanganan banjir dan sampah yang menurutnya tidak perlu dibahas panjang lebar saat kondisi darurat.

Buky juga menyebut gedung DPRD sebagai bangunan peninggalan Belanda yang dulu dibangun tanpa perlu persetujuan DPR. Pernyataan ini dinilai sebagai bagian dari sindiran ringan, bukan bentuk penghinaan.

“Kalau kita pahami konteksnya, itu bentuk refleksi agar kita sebagai legislatif bisa lebih sigap dan kuat dalam pengawasan. Tapi disampaikannya dengan gaya khas Sunda, bukan menghina," katanya.

Baca juga: ISI Pidato Dedi Mulyadi di Cirebon yang Bikin Fraksi PDIP walkout saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

Mengenai sikap walk out PDI-P, Buky menegaskan bahwa itu merupakan hak politik dari setiap fraksi dan tidak mewakili sikap resmi lembaga DPRD secara keseluruhan.

“Itu hak fraksi, kami hormati. Tapi tidak perlu dibesar-besarkan," ucapnya.