Fraksi PDIP Jabar Walk Out

Pengamat Angkat Bicara Soal Aksi Walkout Fraksi PDIP di Rapat Paripurna DPR Jabar

Sikap Fraksi PDIP ini tentunya akan berimplikasi pada langkah PDIP dalam hal tensi politik antara PDIP dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Tribun Jabar/ Nazmi Abdurrahman
SIDANG PARIPURNA - Suasana Sidang paripurna DPR Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menilai aksi walkout yang dilakukan fraksi PDIP saat rapat paripurna di DPR merupakan hal lumrah. 

Dikatakan Kristian, fraksi PDIP mengambil langkah sebagai penyeimbang kekuasaan, agar ada cara pandang yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah dalam mengakomodir sikap ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

"Hal ini akan mendinamiskan proses check and balance antara DPRD dengan Pemprov," ujar Kristian, Jumat (16/5/2025). 

Sikap Fraksi PDIP ini, kata dia, tentunya akan berimplikasi pada langkah PDIP dalam hal tensi politik antara PDIP dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

"PDIP harus mengungkap kelemahan-kelemahan kebijakan Dedi Mulyadi agar sikap berseberangan ini, menjadi rasional dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya. 

Ketajaman PDIP dalam mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi pun, akan menjadi pertaruhan penting bagi langkah PDIP yg memilih menjadi lawan politik Dedi Mulyadi. 

"Jika berhasil dengan hal ini, maka mereka akan menuainya dalam Pileg dan Pilkada di masa periode berikutnya sebagai konsekuensi meningkatnya kepercayaan pemilih terhadap kinerja PDIP dalam memainkan peran sebagai penyeimbang kekuasaan," ucapnya.

Sebaliknya, jika gagal maka hal ini akan menjadi kesalahan yang merugikan. Sebab, kesempatan ini akan dimanfaatkan Dedi Mulyadi dalam dalam penyusunan kebijakan kedepannya. 

"Dedi Mulyadi harus jeli dalam menentukan kebijakan yang efektif dan harus mampu pula membangun argumentasi kebijakan yang rasional, sehingga bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan publik agar mendapatkan dukungan dari masyarakat," katanya.

Jika tidak, kata dia, maka popularitas politik Dedi Mulyadi bisa tergerus, karena masyarakat akan menilai bahwa landasan kebijakan yang dibangun lemah dan tidak mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan. 

"Hal ini juga akan menjadi sasaran empuk bagi PDIP untuk menelanjangi kelemahan kebijakan Dedi Mulyadi di hadapan publik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi," ucapnya.

"Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dinamika check and balance akan berjalan penuh warna jika PDIP konsisten denga. sikap politik mereka saat ini," tambahnya.

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved