Perang Terbuka Dedi Mulyadi dengan DPRD Jawa Barat, KDM: Ngaku Berpihak kepada Rakyat

Kisruh antara pihak eksekutif dengan legislatif di Jawa Barat kian mengemuka. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mempersoalkan aksi anggota DPRD Jabar.

Editor: Giri
Tribun Jabar/Adi Ramadhan Pratama/arsip
KUNJUNGAN KERJA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat kunjungan kerja kegiatan sosialisai Koperasi Merah Putih (KPM) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis (15/5/2025). Dedi menyentil aksi anggota DPRD Jabar yang tak datang dalam Munresbang di Kabupaten Cirebon. 

TRIBUNJABAR.ID - Kisruh antara pihak eksekutif dengan legislatif di Jawa Barat kian mengemuka. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mempersoalkan aksi anggota DPRD Jabar.

Dedi menyentil anggota DPRD Jabar tak ada yang memenuhi undangan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon, 7 Mei 2025. Dedi menyampaikan hal itu dalam video yang tayang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (17/5/2025).

Atas hal itu, Dedi menilai DPRD Jabar bersikap tak seperti selayaknya. Dia juga menyebut DPRD Jabar tak bisa menghargai pihak lain.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi.

Dedi lagi-lagi menyentil anggota DPRD Jabar.

Baca juga: Tanggapan Fraksi PPP soal Aksi Walkout Fraksi PDIP Saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.

Dedi mengatakan, DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," ucap dia.

Ia pun mengajak semua pihak merenungi, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar, diwarnai aksi walk out dari anggota Fraksi PDIP.

Aksi ini diawali pernyataan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, terkait pidato Dedi saat Musrenbang di Cirebon.

Doni menilai pidato Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat.

Lebih lanjut, Doni menyindir Dedi. Ia mengatakan, Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan program-programnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Janji Bangunkan Jembatan untuk Akses Sekolah Nera di Saguling Bandung Barat

Apabila Dedi kekeuh tak melibatkan DPRD, kata Doni, maka anggaran-anggaran program Gubernur tak perlu dibahas di DPRD Jabar.

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," tutur Doni.

"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas raperda di DPRD," ucap dia.

Doni pun mendesak Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi pidatonya saat Musrenbang di Cirebon.

Ia mengancam, Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujar Doni.

Diketahui, pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon.

Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Utamakan Investasi Industri di Jabar, Tak Ada Lagi Perpanjangan Izin Tambang

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.

Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silakan ngomong sepuas hati," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved