Tanggapan Fraksi PPP soal Aksi Walkout Fraksi PDIP Saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari, tak banyak berkomentar soal aksi walkout yang dilakukan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025). 

Zaini mengatakan, aksi tersebut merupakan hal biasa dalam dinamika politik antara legislatif dan eksekutif. Pihaknya pun menghargai keputusan yang diambil Fraksi PDIP Jabar. 

"Itu kan hal wajar, bagian dari dinamika saja," ujar Zaini, Jumat.

Zaini pun enggan berspekulasi lebih jauh soal keputusan dari Fraksi PDIP tersebut. Menurutnya, setiap anggota DPRD termasuk Fraksi PDIP memiliki pandangan masing-masing.

"Itu bukan ranah saya untuk berkomentar lebih jauh," katanya. 

Menurutnya, legislatif memiliki tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan harus ada keselarasan dengan pihak pemerintah atau eksekutif.

"Artinya punya kita kewenangan di tiga wilayah itu, dan berhak untuk andil di dalamnya," ucapnya.

Baca juga: ISI Pidato Dedi Mulyadi di Cirebon yang Bikin Fraksi PDIP walkout saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

Sebelumnya Fraksi PDIP walkout saat rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Aksi walkout itu dilakukan setelah pimpinan DPRD membuka rapat. Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona, langsung melakukan interupsi dan menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. 

Dalam rapat tersebut, Doni menyampaikan, pada 7 Mei 2025, saat Dedi Mulyadi memberikan pidato di acara Musrenbang di Cirebon, terdapat penyataan yang dinilai mendiskreditkan DPRD Jabar. 

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat.

Namun, yang terjadi kemudian, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas raperda karena Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," katanya. 

Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD dari Fraksi PDIP lainnya. 

Baca juga: Pengamat Angkat Bicara Soal Aksi Walkout Fraksi PDIP di Rapat Paripurna DPR Jabar

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja.