Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah Ala Dedi Mulyadi dapat 4 Kritik Keras Ini, Singgung HAM

TRIBUNJABAR.ID - Uji coba pendidikan militer bagi siswa-siswi bermasalah di Jawa Barat yang direncanakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dapat kritik keras.

Uji coba pendidikan militer tersebut rencananya akan dimulai besok, 2 Mei 2025. Dedi Mulyadi menyebut ada sejumlah kriteria siswa bermasalah yang bakal 'diseret' masuk ke barak.

Kini, sejumlah pihak mengkritik keras kebijakan tersebut.

Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Minta Rencana Pendidikan Militer untuk Anak Bermasalah Dikaji Lebih Dalam

DPR hingga Amnesty International menyoroti kebijakan pendidikan militer yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pendidikan dan potensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ini sejumlah kritik terhadap kebijakan tersebut:

1. Anggota Komisi X DPR RI: Tak Sejalan Prinsip Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menganggap kebijakan pendidikan militer bagi anak bermasalah di Jabar, tidak sejalan dengan prinsip pendidikan.

Selama ini, kata dia, prinsip pendidikan selalu menjunjung tinggi pendekatan psikologis dan perlindungan anak.

Alih-alih institusi militer, menurut Bonnie, anak-anak bermasalah lebih baik ditangani oleh tenaga profesional, seperti psikolog.

"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah, jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," kata Bonnie, Rabu (30/4/2025).

Ia juga menyinggung perlunya keberadaan guru konseling yang kompeten di setiap sekolah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya siswa berperilaku menyimpang.

Bonnie juga menyebut perlunya sarana ekstrakurikuler, seperti olahraga dan seni, sebagai media penyaluran energi dan kreativitas siswa.

Baca juga: Pengamat Minta Pemprov Jabar Matangkan Program Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah

"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya," tutur Bonnie.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik."

"Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah," pungkasnya.

2. Wakil Ketua DPR RI: Dikaji Dulu

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar wacana Dedi Mulyadi menerapkan pendidikan militer bagi anak bermasalah, dikaji lebih mendalam.

Dasco sendiri mengaku belum mengetahui pernyataan Dedi secara lengkap mengenai wacana kebijakan tersebut.

Tetapi, Dasco menekankan, sebelum melaksanakan kebijakan tersebut, lebih baik mengkajinya secara matang.

"Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat," kata Dasco, Rabu.

"Tapi, mungkin hal-hal yang disampaikan Gubernur Jawa Barat mungkin ada hal-hal baru, yang mungkin perlu dikaji lebih dulu secara matang sebelum dilaksanakan," tegas dia.

3. Imparsial Sayangkan Kebijakan Dedi Mulyadi

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyayangkan kebijakan pendidikan militer oleh Dedi Mulyadi.

Baca juga: Pengamat Minta Pemprov Jabar Matangkan Program Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah

Ia menilai kebijakan Dedi itu bertentangan dengan prinsip HAM.

Ardi juga menyebut, pihaknya memandang pelibatan TNI untuk menangani siswas bermasalah, justru menyalahi fungsi TNI.

"Sebagai pemimpin sipil, sudah sepatutnya Dedi menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan militer," jelas Ardi, Rabu.

"Rencana kebijakan ini menunjukan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Ardi mengingatkan, selama enam bulan belakangan, TNI banyak tersanding berita buruk terkait kekerasan.

Imparsial mencatat setidaknya ada lima kasus kekerasan anggota TNI terhadap masyarakat sipil.

Menurut Imparsial, mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan kebijakan yang akan diambil oleh Dedi tidak hanya keliru, tetapi berbahaya. 

"Jangan sampai alih-alih perilaku siswa berubah menjadi lebih baik, kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar," tukas Ardi.

4. Amnesty International Singgung HAM

Senada dengan Imparsial, Amnesty International Indonesia juga menyoroti soal HAM terkait kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak."

Baca juga: Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi, Siswa Gamer Mobile Legend Bakal Ikut Diseret Masuk Barak

"Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu.

"Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak."

"Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak," lanjutnya.

Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

"Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak," pungkas dia.

Diketahui, Dedi mulai akan memberlakukan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah mulai 2 Mei 2025, secara bertahap.

Dalam menjalankan kebijakan itu, Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi.

Sebagai informasi, anak-anak bermasalah menurut Dedi adalah mereka yang membolos, tawuran, suka mabuk, hingga suka main game Mobile Legends.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 4 Kritik Keras untuk Dedi Mulyadi Buntut Wajib Militer bagi Anak Bermasalah, soal HAM jadi Sorotan