Bupati Sumedang Dony Sambut Baik Program Nasional Tiga Juta Rumah

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana. 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Rumah yang terjangkau harganya dan layak huni merupakan idaman banyak orang, tak terkecuali di Kabupaten Sumedang. 

Harga-harga tanah yang terus merangkak ditambah harga bahan bangunan yang ikut naik, kadang kala memupus harapan masyarakat punya hunian layak. 

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut baik Program Nasional Tiga Juta Rumah. Sebab dengan ini, warga di perdesaan juga akan merasakan manfaatnya. 

Berkenaan program itu, Dony menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar oleh Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Turut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Sumedang, Andri Indra.

Rakortek tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung realisasi Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. 

Satu di antara agenda yang diikuti 221 kepala daerah dari 30 provinsi tersebut adalah penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang dinilai berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya di wilayah perdesaan.

“Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan prioritas pembangunan di Sumedang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Hunian yang sehat, dengan sanitasi yang baik, menjadi pondasi tumbuhnya keluarga yang kuat, anak-anak yang sehat, dan generasi yang unggul,” kata Dony dalam siaran yang diterima TribunJabar.id di Sumedang, Rabu. 

Bupati Dony berharap, melalui rakortek terbangun kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, dan diisi arahan dari para menteri dan pejabat eselon I terkait arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.

Fahri Hamzah menyampaikan, Program Tiga Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru akan berjalan optimal mulai 2026 mengingat APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya.

“APBN saat ini adalah warisan dari masa presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara APBN era Presiden Prabowo baru akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku efektif tahun anggaran 2026,” jelas Fahri.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan di APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp 850 miliar untuk renovasi 35 ribu unit rumah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah bersiap menyambut program besar ini. 

“Ini saatnya daerah menyiapkan langkah konkret untuk menyerap anggaran besar yang akan digelontorkan pemerintah pusat nantinya,” katanya. (*)