Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Soal Dana Hibah Disikapi Forum Ponpes Indramayu
Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi soal dana hibah untuk pondok pesantren menjadi sorotan.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Januar Pribadi Hamel
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNJABAR.ID INDRAMAYU - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi soal dana hibah untuk pondok pesantren menjadi sorotan.
Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu pun menyatakan sikap soal polemik tersebut.
FPP Indramayu dalam hal ini menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerataan hibah untuk pondok pesantren di seluruh wilayah Jawa Barat.
Ketua FPP Indramayu, KH Azun Mauzun menegaskan, pendistribusian hibah yang adil dan merata untuk seluruh pesantren di Jawa Barat sangatlah penting.
Semuanya termasuk pesantren yang ada di pelosok desa, lanjut dia, berhak mendapat perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Kami mendukung penuh pemerataan hibah ini, karena pondok pesantren di seluruh Jawa Barat memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa dan mencerdaskan kehidupan masyarakat,” ujar dia dalam acara konsolidasi FPP Indramayu kepada Tribuncirebon.com, Senin (28/4/2025).
Sekretaris FPP Indramayu, Farhan menyampaikan, pembenahan harus mulai dilakukan dari tahap administrasi.
Seluruh pesantren wajib mengikuti ketentuan sesuai petunjuk teknis yang berlaku untuk proses pengajuan dan pelaporan hibah.
Farhan pun menilai, kepatuhan terhadap prosedur ini sekaligus akan membuat bantuan hibah yang diterima bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Administrasi dalam pengajuan maupun pelaporan harus benar-benar sesuai dengan Juknis Hibah. Ini menjadi bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan program hibah ke depan,” ujar dia.
FPP Indramayu pun berharap, dengan adanya pemerataan hibah dan kepatuhan administrasi yang ketat, pondok pesantren di seluruh Jawa Barat dapat semakin maju lagi.
Poin akhirnya, pesantren di Jawa Barat bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam pembangunan daerah dan nasional.
"Pondok-pondok pesantren di seluruh Jawa Barat juga dapat berkembang lebih baik serta meningkatkan kualitas pendidikannya," ujar KH Azun Mauzun.
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI
| Sosialisasi Program MBG di Indramayu Dorong Sinergi dan Kesadaran Gizi Seimbang |
|
|---|
| Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemprov Jabar Tetap Gelontorkan Rp100 Miliar untuk BIJB Kertajati |
|
|---|
| Kisah Perjuangan Murid Kampung Citamiang Garut Sekolah Jalan Kaki 2 Jam Berangkat Subuh Lewati Hutan |
|
|---|
| APBD Jabar 2026 Disepakati Rp 28,4 Triliun, Dedi Mulyadi: Puasa Internal, Pesta Eksternal |
|
|---|
| Sikap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Terkait Pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung Erwin |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.