Kebun Teh di Pangalengan Jadi Lahan Pertanian, Aktivis FPLH Minta Dedi Mulyadi Tidak Tutup Mata

TRIBUNJABAR.ID - Alih fungsi lahan kebun teh menjadi lahan pertanian sayuran mendapat sorotan dari aktivis lingkungan.

Salah seorang aktivis lingkungan dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk bertindak.

Thio meminta Dedi Mulyadi tidak menutup mata terkait penyerobotan dan pengrusakan ratusan hektare lahan perkebunan teh milik PTPN di perkebunan kertamanah  Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

"KDM (Kang Dedi Mulyadi, Red) jangan menutup mata terkait penyerobotan dan perusakan kebun teh produktif di lokasi PTPN di Pangalengan itu. Buktikan dong gembar-gembor anda yang menginginkan Jabar sebagai Provinsi Hijau itu,"

"Kan yang harus hijau itu bukan cuma hutan nya saja,tapi juga perkebunannya. Kebunnya juga harus ditanami sesuai dengan peruntukannya, bukan pohon teh dibongkar lalu ditanami sayuran yang bisa memicu bencana banjir dan longsor," kata Thio dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025). 

Baca juga: Kisah Ai Karyati di Pangalengan, Penghasilan Sebagai Pemetik Teh Berkurang Akibat Alih Fungsi Lahan

Menurut Thio, Dedi Mulyadi harus turun dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Karena meskipun itu lahan milik PTPN, namun ini juga menyangkut kelestarian alam serta keselamatan jiwa manusia yang notabene adalah warga Jawa Barat.

Selain Gubernur dan PTPN, kata Thio, aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya juga harus segera turun tangan.

"Permasalahannya itu sangat komplek , menyangkut urusan ekonomi , sosial, lingkungan, keselamatan nyawa penduduk dan lainnya. Ayo dong turun tangan semua pihak, dan yang terpenting rakyat menunggu keberanian KDM untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran lingkungan di Jawa Barat," ujarnya.

Thio juga menyindir KDM yang pernah berujar jika PTPN itu jangan bertindak sebagai "tukang ngontrakin tanah" ke pihak-pihak lain saja.

Tapi harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa kewenangan yang diberikan negara kepada PTPN sebagai pemegang HGU.

"Nah sekarang ayo dong KDM turun ke Pangalengan. Lihat kondisi disana, masyarakat Pangalengan dan Jawa Barat ingin melihat keberpihakan Anda terhadap lingkungan itu nyata adanya, bukan cuma konten untuk media sosial saja," katanya.

Menurut Thio, dugaan penyerobotan ratusan hektare lahan teh produktif di perkebunan negara oleh pengusaha di lokasi PTPN Unit Kertamanah Perkebunan Malabar ini menggunakan petani atau pekerja mereka sebagai tameng. Mereka merusak dan membongkar tanaman teh produktif dan mengolah lahan untuk ditanami sayuran.

Baca juga: FPHJ Minta KDM Tak Tebang Pilih Selamatkan Lingkungan, Eka Santosa: Harus Berlandaskan Aturan

Menurutnyta, keberanian untuk menyerobot lahan negara itu bermodus perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara para pemodal besar dengan PTPN.

"Tapi kenyataannya mereka menyalahn gunakan KSO itu. Mereka dengan sengaja membongkar tanaman teh diganti oleh sayuran. Nah dalam kejadian ini yang dikambing hitam kan adalah para petani pekerjanya yang dijadikan tameng," 

"Disamping itu apabila tidak segera ditangani akan terjadi konflik horisontal antara pekerja perkebunan dan buruh tani yang semuanya adalah rakyat Jawa Barat," ujar Thio.