Dedi Mulyadi Temukan Fakta Mengejutkan di TKP Bakar Mobil Polisi di Kampung Baru Harjamukti Depok

TRIBUNJABAR.ID - Peristiwa pembakaran mobil polisi yang terjadi di Depok ternyata turut menyita perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP) pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa (22/4/2025).

Saat melakukan peninjauan tersebut, Dedi Mulyadi menemukan fakta dan permasalahan di Kelurahan Harjamukti tersebut.

Dedi Mulyadi menemukan permasalahan kependudukan usai meninjau lokasi pembakaran mobil polisi.

Baca juga: Tampang TS Ketua Ormas yang Picu Pembakaran Mobil Polisi di Depok, Ditangkap Bersama 6 Simpatisannya

Warga Kampung Baru yang sudah menetap puluhan tahun di lokasi tersebut namun belum memiliki KTP Kota Depok.

Bahkan, Dedi Mulyadi menemukan warga yang tidak memiliki identitas KTP.

“Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ tetapi KTP-nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat,” kata Dedi Mulyadi pada Selasa (22/4/2025).

Melihat permasalahan tersebut, Kang Dedi menilai, tidak dapat membiarkan permasalahan tersebut dibiarkan terus-menerus.

“Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri,” ujarnya. 

Usai mendatangi TKP, Dedi Mulyadi menemui jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Depok di Mapolres Metro Depok.

Nampak bersama Dedi Mulyadi yakni Wali Kota Depok, Supian Suri; Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras; dan Dandim 0508, Kolonel Inf Iman Widhiarto.

Menurut Dedi Mulyadi, kedatangannya ke wilayah Kota Depok untuk memastikan tidak adanya problem-problem sosial yang menonjol.

“Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, zero premanisme,” kata Kang Dedi.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri menjelaskan, persoalan warga Kampung Baru tidak memiliki KTP Kota Depok karena masih ada permasalahan pertanahan.

Imbas dari permasalahan tanah di wilayah tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak dapat mengeluarkan KTP.