Sekolah di Bekasi Patok Tarif Mahal Study Tour & Wisuda, Aturan Dedi Mulyadi Ditabrak, Ortu Menjerit

TRIBUNJABAR.ID - Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Bekasi berani menabrak aturan yang dibuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal study tour dan wisuda.

Demi menggelar kegiatan study tour dan wisuda, pihak TK di Kota Bekasi ini membuat orang tua murid menjerit.

Pasalnya, harga yang dipatok pihak TK swasta itu terbilang besar dan mahal.

Untuk dua kegiatan tersebut, pihak TK mematok harga Rp1.150.000.

Kondisi tersebut pun dikeluhkan para orang tua siswa, satu di antaranya orang tua berinisial L (30).

Baca juga: Daftar 8 Gebrakan Dedi Mulyadi, Kebijakannya Ada yang Sampai Tuai Kritikan dari Ormas hingga Menteri

Dikutip dari Kompas.com, L mengeluhkan biaya dua kegiatan tersebut terlalu mahal.

"Kalau untuk wisuda plus foto Rp 550.000, untuk jalan-jalan Rp 600.000. Total Rp 1.150.000 yang bagi kami sangat memberatkan," kata L dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

Berdasarkan surat edaran sekolah tersebut, kegiatan study tour dilaksanakan pada 12 Juni 2025, dengan tujuan ke Depok, Jawa Barat.

Biaya sebesar Rp 600.000 untuk kegiatan study tour tersebut dengan rincian, masuk area outbound dua orang, makanan ringan dan minuman dua orang, makan siang prasmanan dua orang, kaus, dan dua bus.

Sedangkan kegiatan wisuda direncanakan digelar di Gedung Islamic Center Bekasi pada 18 Juni 2025.

Kegiatan wisuda dipatok harga sebesar Rp 550.000 dengan rincian transportasi, pendaftaran munaqosah dan wisuda, sewa toga, foto wisuda dan foto kelas bersama, makanan ringan, serta ijazah.

L meminta pihak sekolah membatalkan kegiatan tersebut. Mengingat, dua kegiatan ini sudah dilarang Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi.

"Harapan saya semoga dibatalkan saja ini wisuda dan jalan-jalannya," imbuh dia.

Terpisah, Tri Adhianto menegaskan bahwa sekolah dilarang menggelar kegiatan wisuda dan study tour.

Larangan ini sebagaimana aturan yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

"Kan sudah keluar (aturan pelarangan), sudah jelas," ucap Tri Adhianto.

Larangan Keras Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, biaya wisuda siswa TK dan SD membebani. 

Untuk itu, beban tinggi yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, minta dihapuskan.

Selain itu, sambung Dedi, banyak usul study tour tingkat TK sampai SMP yang jauh dan mengeluarkan biaya tinggi untuk dihapuskan.

Namun, karena TK-SMP kewenangannya ada di kabupaten dan kota, ia meminta bupati dan wali kota menghapusnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tetap Larang Study Tour, Tantang Kepsek yang Tak Setuju: Silakan Berhadapan dengan Saya

Sejak menjabat sebagai seorang gubernur, Dedi Mulyadi memang sangat memperhatikan aturan perihal study tour.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour di Jawa Barat tidak akan berubah.

Ia mengatakan bahwa study tour selama ini lebih mengarah pada kegiatan wisata daripada perjalanan pendidikan.

"Study tour itu bukan urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya hari ini lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata. Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik," ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan.

Menurut pria yang akrab dipanggil KDM (Kang Dedi Mulyad), keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Ia menyoroti dampak finansial yang ditanggung orangtua demi memenuhi kebutuhan anak dalam kegiatan study tour yang justru memberatkan.

"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orangtua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka," tegasnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti efek sosial dari study tour yang justru berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah.

"Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain," jelasnya.

Sebagai alternatif, KDM menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar sekolah tetap bisa dilakukan tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar.

Ia menekankan bahwa esensi pendidikan bukan terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna.

"Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja," katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat.

Ia berharap keputusan ini bisa melindungi orangtua dari beban ekonomi yang tidak perlu dan memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya," tegas Dedi.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Aturan Dedi Mulyadi Ditabrak, Sekolah di Bekasi Patok Tarif Mahal Study Tour & Wisuda, Ortu Menjerit