Ojol di Cirebon Tantang Gubernur Dedi Mulyadi Buat Perda Sejahterakan Driver: Tolong Dengar Kami!

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kota Cirebon, Selasa (15/4/2025), menuntut peningkatan kesejahteraan.

Mereka mendesak pemerintah agar lebih berpihak pada nasib para driver, termasuk dengan membuat regulasi yang melindungi hak dan penghasilan mereka.

Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman, secara tegas menyampaikan tantangan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Baca juga: Ribuan Driver Ojol Berunjuk Rasa di Cirebon, Tuntut Penghapusan Tarif Hemat dan Potongan Aplikator

"Kami dari ojol Cirebon bersatu menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar membuat peraturan daerah yang mensejahterakan driver online se-Jabar, khususnya di Cirebon," ujar Tryas selepas aksi, Selasa (15/4/2025). 

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, para ojol bisa memiliki sosok pemimpin yang berpihak dan mau mendengarkan aspirasi mereka.

"Semoga di era pemerintahan Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bisa menjadi bapak kami para ojol di Jawa Barat."

"Bisa memperjuangkan kami, tolong dengarkan kami, Pak," ucapnya.

Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan nasional driver online yang menuntut pemangkasan potongan pendapatan dari aplikator serta penghapusan program yang dinilai merugikan.

"Potongan dari aplikator bisa mencapai 20 persen, bahkan lebih. Kami ingin potongan itu dikurangi menjadi maksimal 10 persen."

"Aplikator hanya menyediakan platform, tapi semua biaya operasional ditanggung driver," jelas dia.

Selain itu, mereka menolak program Grabbike Hemat berbayar yang dianggap melanggar batas tarif minimum.

Baca juga: Ribuan Driver Ojol Bakal Turun ke Jalan di Cirebon, Berdemo Tuntut Kesejahteraan

"Program ini sudah melanggar Permenhub tentang batas minimum tarif, yaitu Rp 8.000. Ini bentuk lari dari tanggung jawab Grab terhadap regulasi pemerintah," katanya.

Dalam aksinya, massa juga meminta agar setiap kebijakan aplikator disaring terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.

"Kebijakan dari aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee harus difilter dulu di Pemprov Jawa Barat, lalu turun ke daerah. Jangan asal buat kebijakan tanpa musyawarah," ujarnya.

Namun, massa aksi mengaku kecewa karena tidak satu pun pejabat utama di Kota Cirebon yang menemui mereka secara langsung.

"Aksi hari ini adalah aksi kecewa. Kecewa berat kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota dan DPRD Kota Cirebon karena tidak hadir di hadapan kami yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan," ucap Tryas.

Aksi dimulai dari pusat perbelanjaan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai lokasi kumpul awal, dilanjutkan ke kantor Grab di CSB Mall, lalu berakhir di Kantor Wali Kota Cirebon.

Di kantor Grab, massa sempat membakar ban bekas, sedangkan di Kantor Wali Kota terjadi aksi saling dorong dengan aparat saat massa mencoba masuk halaman.

Mereka hanya ditemui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan. 

Baca juga: Sosok Reni Driver Ojol di Sukabumi yang Adang Mobil Dedi Mulyadi, Curhat soal THR Rp 50 Ribu

Karena tidak ada titik temu, massa membubarkan diri dan berjanji akan datang kembali dengan jumlah lebih besar.

"Kami sangat kecewa, tapi kami akan datang kembali minggu depan dengan jumlah massa yang lebih besar. Jangan salahkan kami ketika minggu depan kita akan lebih ekstrem dari ini," jelas dia.