Polisi Sudah Selidiki Kasus Uang Kompensasi Angkot di Bogor, KDM Tak Peduli Meski Sudah Dikembalikan

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegas meminta polisi tetap memproses kasus pemotongan dana kompensasi angkot di Bogor.

Para sopir angkot mendapatkan kompensasi setelah dilarang beroperasi di kawasan Puncak selama lebaran 2025.

Uang kompensasi Rp 1 juta itu ternyata disunat oleh beberapa pihak.

Sopir angkot yang uang kompensasinya dipotong mengaku jumlah yang dipotong mencapai 20 persen atau Rp 200 ribu.

Setelah viral, uang tersebut kemudian dikembalikan oleh para oknum kepada sopir angkot.

Meski sudah dikembalikan, Dedi Mulyadi menegaskan agar polisi tetap melanjutkan pemeriksaan.

Baca juga: Tangis Dadang, Kabid Dishub Bogor Terseret Dugaan Sunat Kompensasi Angkot, Sebut Masalah Selesai

Dedi Mulyadi meminta kepolisian untuk memeriksa sejumlah pihak terkait pemotongan uang kompensasi tersebut. 

Pernyataan ini disampaikan Dedi saat berbincang dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih. 

"Untuk membersihkan (nama) Dishub bahwa tidak melakukan pungutan, saya sudah telepon Kapolres (Bogor) suruh di-BAP (diperiksa) saja. nanti biar kelihatan alur dan ditemukan kebenaran agar namanya bersih," ujar Dedi lewat video yang diunggah di chanel Youtubenya, Minggu (6/4/2025).

Adapun uang kompensasi yang diberikan Pemprov Jawa Barat itu dipotong oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

Meski belakangan Dadang sebelumnya membantah ada anggotanya yang melakukan pemotongan uang kompensasi. 

Dadang pun mengungkapkan beberapa orang telah diperiksa oleh pihak kepolisian. 

"Sudah kita lakukan. Jadi saya langsung bikin untuk melakukan BAP. Hari ini terakhir Emen (salah satu sopir angkot)," ujar Dadang.

Lewat video yang diunggah di akun Instagramnya @dedimulyadi71, pada Senin (7/4/2025), Dedi mengatakan Polres Bogor sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak. 

Dedi Mulyadi menegaskan meskipun uang kompensasi telah dikembalikan ke sopir, ia ingin agar terungkap jelas siapa yang melakukan pemotongan. 

"Biarkan Polres Bogor memberikan penjelasan walaupun sudah dikembalikan (uang kompensasi), tapi bisa beri klarifikasi ke publik dan tindakan tidak terulang lagi," ujar Dedi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, kepada awak media menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

Dadang menyebut tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. 

Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin disampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena misskomunikasi," ujarnya.

Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

Bupati Bogor Bersuara

Setelah viral di media sosial dan media online, Bupati BogorRudy Susmanto akhirnya buka suara terkait pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum terhadap ratusan sopir angkutan kota (angkot) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rudy menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pembahagian insentif bagi supir angkot di wilayah Puncak.

"Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam kasus ini. Tetapi kami akan terus dalami kasus ini," kata Rudy dalam konferensi pers di Cibinong, Minggu (6/4/2025).

Kalau ada yang terlibat, lanjutnya, Pemkab Bogor akan menindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

"Kami akan mengambil langkah-langkah tegas. Jika ada oknum-oknum yang terlibat dari Pemerintah Kabupaten Bogor, kami pastikan kita akan copot," papar Rudy.

Pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. 

"Kami bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas Rudy. 

Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti persoalan pungli ini dengan melakukan penyelidikan. 

"Tim sudah bekerja dan dokumen-dokumen sudah kita pegang semua. Tentunya nanti hasilnya akan kita buka secara transparan. Dan ingat, awasi kami," ucap Rio singkat.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghentikan operasional angkutan kota di kawasan wisata Puncak selama libur Lebaran pada 1-7 April 2025.

Ada 651 sopir angkot yang terdampak oleh kebijakan ini. Gubernur Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi sebesar Rp 1,5 juta berupa uang tunai Rp 1 juta dan sisanya sembako.

Namun sejumlah sopir mengaku dana kompensasi Rp 1 juta dari Gubernur Jawa Barat dipotong oleh sejumlah pihak. Potongan dana bervariasi, mulai dari Rp 50.000, Rp 100.000 hingga Rp 20.000 per orang.

Pengakuan para sopir ini viral setelah Gubernur Dedi Mulyadi mengunggahnya di media sosial.(*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Dedi Mulyadi Tak Puas Uang Dikembalikan, Polisi Diminta Usut Tuntas Pemotongan Kompensasi Sopir,